Rosan Ungkap Ada Komisaris Dorong BUMN Poles Laporan Keuangan

CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani mengatakan ada komisaris BUMN yang mendorong manajemen untuk memoles laporan keuangan perusahaan.

Menurut Rosan, manipulasi laporan keuangan itu dilakukan supaya perusahaan terlihat untung sehingga para komisaris bisa mendapatkan bonus. Padahal di negara lain, tidak ada komisaris BUMN yang mendapatkan bonus.

"Yang ada yang kami lihat dulu-dulu, komisaris ikut mendorong supaya profitnya tinggi tapi dengan cara apa? Dengan istilahnya mempercantik buku. Mempercantik buku, istilahnya laporan keuangannya dibedaki supaya lebih cantik, malah kadang-kadang berani melakukan fraud," kata Rosan dalam HIPMI-Danantara Indonesia Business Forum 2025 di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta Pusat, Senin (20/10).

Awalnya, Rosan mengingatkan tidak boleh ada lagi BUMN yang memoles laporan keuangan agar perusahaan terlihat untung. Ia akan rutin memeriksa laporan keuangan BUMN mulai tahun depan.

"Di bawah Danantara, di bawah pimpinan saya, tidak ada lagi di BUMN yang melakukan hal-hal mempercantik buku atau kelihatan profitnya gede, tapi begitu bagi dividen mesti pinjam duit dulu," ujarnya.

Setelah memberi peringatan itu Rosan pun menyinggung soal ada komisaris BUMN yang malah mendorong memoles laporan keuangan agar tampak untung. Berkaca dari kasus tersebut, maka Danantara menghapus tantiem atau bonus komisaris BUMN.

"Kalau kita lihat, di dunia lainnya, normalnya, di negara-negara lain, itu tidak ada komisaris atau istilahnya non-executive director itu dapat bonus, itu tidak ada. Karena kenapa? Karena mereka mendapatkan fixed salary yang baik, karena kan fungsinya pengawasan," kata Rosan.

Sebelumnya, Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir mengungkapkan alasan kuat pemerintah menghapus tantiem komisaris BUMN.

Ia menegaskan Danantara patuh terhadap aturan main di tingkat internasional. Akan tetapi, fasilitas keuangan yang selama ini diberikan bagi komisaris BUMN ternyata jauh lebih tinggi dari implementasi global.

"Ada mind shift yang sangat besar sedang terjadi di Danantara. Perubahan dari sisi komisaris yang kita lakukan, karena kita com (comply), komisaris-komisaris kita dibandingkan secara dunia, sorry to say memang terlalu mahal," ungkapnya dalam 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Optimism on 8% Economic Growth di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10).

"Itu yang harus kita ubah secara tantiem dan segala. Kurang lebih di Danantara kita save Rp8,2 triliun yang sekarang uangnya bisa digunakan untuk investasi, dari (penghapusan) tantiem komisaris," tegas Pandu.

Penghapusan tantiem bagi komisaris perusahaan pelat merah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Danantara Indonesia Nomor S-063/DI-BP/VII/2025. Surat tertanggal 30 Juli 2025 itu ditujukan kepada seluruh direksi dan dewan komisaris BUMN serta anak usaha.

Ke depan hanya direksi BUMN yang masih berhak mengantongi tantiem, insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya. Pemberian hak keuangan itu harus sesuai kinerja perusahaan, tanpa adanya manipulasi.

"Kalau direksi berbeda, karena direksi harus bekerja dan kita harus com (comply) dengan global standard. Itu yang kita lakukan," bebernya soal alasan tantiem masih diberikan untuk jajaran direksi BUMN.