Presiden Prabowo Subianto memamerkan angka kemiskinan pada masa pemerintahannya turun ke 8,47 persen per Maret 2025, dan menjadi rekor terendah sepanjang sejarah Indonesia.
"Kita bersyukur juga angka kemiskinan turun ke 8,47 persen. Ini saya diberitahu catatan oleh para pakar ini angka terendah sepanjang sejarah RI," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, Senin (20/10).
Tak hanya kemiskinan, Prabowo mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga turun menjadi 4,67 persen per Februari 2025. Kendati demikian, ia tak ingin pemerintahannya berpuas diri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menilai angka 4,67 persen dari total penduduk 287 juta orang tersebut masih cukup besar.
"Dan bagi mereka yang perlu pekerjaan segera, ini sesuatu yang harus kita pikirkan dengan saksama. Kita paham bahwa tingkat pengangguran ini sangat meresahkan bagi mereka yang sangat butuh pekerjaan kita paham karena itu kita bekerja keras," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan masalah lapangan kerja menjadi tantangan terutama di tengah perkembangan teknologi. Apalagi dengan adanya kecerdasan buatan (AI) yang juga semakin membuat pekerjaan manusia berkurang.
"Munculnya robotik harus kita catat. Di Jerman, pabrik Volkswagen yang 5.000-6.000 pekerja, sekarang hanya 30 orang, sisanya robot, ini harus kita kerjakan," katanya.
Prabowo punya mimpi besar membabat habis kemiskinan ekstrem di Indonesia hingga 0 persen pada 2029 mendatang.
Tekad itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Baseline Prabowo adalah data 2024 yang mencatat masih ada 1,47 persen kemiskinan ekstrem, lalu coba ditekan ke level 0,5 persen-1 persen pada tahun ini.
"Target kemiskinan ekstrem ini juga mengikuti standar internasional pada US$2,15 purchasing power parity per kapita per hari," tulis petikan dokumen tersebut, dikutip Senin (28/7).
Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin ekstrem di Indonesia adalah 0,85 persen atau 2,38 juta orang per Maret 2025. Jumlah itu diklaim turun dibandingkan September 2024 yang masih menyentuh 0,99 persen alias 2,78 juta orang.
Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 bahkan menargetkan kemiskinan ekstrem hilang. Namun, pemerintah bersama DPR RI akhirnya sadar diri dan sepakat memperlebar target tahun depan menjadi 0 persen-0,5 persen.
(fby/pta)