1 Tahun Bahlil Pimpin KemenESDM: Kebijakan untuk Kedaulatan Energi

Dalam satu tahun guliran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di bawah kepemimpinan Menteri Bahlil Lahadalia mencatatkan sejumlah perubahan, khususnya terkait kebijakan energi nasional.

Mengusung semangat keberpihakan kepada rakyat, Kementerian ESDM meluncurkan beragam kebijakan yang berfokus terhadap kedaulatan energi dan pemerataan ekonomi, mulai program Sumur Masyarakat, tambang pro-rakyat, Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), BBM untuk nelayan, hingga transisi energi berkeadilan.

"Sumber daya alam kita yang begitu besar harus kita kelola sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, serta untuk kesejahteraan rakyat kita. Ini yang terkait dengan Pasal 33 UUD 1945," kata Bahlil saat membuka Mineral & Batubara Convention-Expo (Minerba Convex) 2025 di Jakarta, Rabu (15/10).

Pada program Listrik Desa dan BPBL, Kementerian ESDM memperluas akses listrik ke pelosok negeri. Bahlil pun turut memastikan implementasi program dengan pengecekan langsung ke lapangan.

"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," kata Bahlil saat mengumumkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2025-2034 di Kantor Kementerian ESDM pada Mei 2025.

Sementara di sektor pertambangan, ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang membuka kesempatan bagi koperasi, UMKM, dan organisasi keagamaan untuk ikut mengelola tambang.

"Yang selalu menjadi arahan Presiden bahwa sumber daya alam kita, tambang kita, dalam pengelolaannya, jangan kita habiskan sekaligus. Kita harus ingat bahwa ada generasi kita berikutnya. Yang kita harus lakukan dengan baik, dengan lingkungan yang baik, dengan proses-proses yang memenuhi kaidah aturan yang berlaku," tutur Bahlil merespons kebijakan tersebut.

Masih di sektor yang sama, Kementerian ESDM juga telah membekukan ratusan izin pertambangan yang tak memenuhi kewajiban jaminan reklamasi (Jamrek), dengan aktivitas tambang ilegal ditindak tegas oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM, bekerja sama dengan lembaga dan aparat penegak hukum.

Sementara di sektor migas, pemerintah menghidupkan kembali sumur-sumur tua dan melibatkan warga lokal secara langsung untuk mengelola sumur rakyat yang lebih baik. Selain membantu meningkatkan produksi minyak dalam negeri, kebijakan ini juga memberikan manfaat ekonomi langsung bagi warga.

Adapun kebijakan BBM Satu Harga dan BBM untuk nelayan dipastikan akan terus dilanjutkan.

Dalam 12 bulan terakhir, Kementerian ESDM memberi arah baru di sektor energi nasional, yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada rakyat. Berbagai program yang diluncurkan dirancang berdampak luas, termasuk soal infrastruktur atau produksi, juga keadilan sosial dan kemandirian bangsa.