Bisakah Penangkapan Mafia Besar-besaran Dilakukan Seperti Mau Purbaya?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan langkah besar untuk menindak para mafia yang terlibat dalam praktik penyelundupan. Ia menyebut penangkapan secara besar-besaran akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, para mafia yang dimaksud berasal dari berbagai sektor, termasuk penyelundupan tekstil dan baja. Ia memastikan pemerintah sudah memiliki daftar nama-nama pihak yang diduga terlibat.

"Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses. Intinya yang selama ini under invoicing, nyelundupin. Yang paling banyak tekstil, baja segala macam. Sudah ada nama-namanya," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/10).

Meski begitu, Purbaya belum menjelaskan berapa besar kerugian negara akibat praktik tersebut. Ia juga belum membeberkan estimasi potensi penerimaan negara yang bisa dipulihkan dari hasil penindakan para mafia itu.

"Belum tau. Masih kita hitung," katanya.

Lantas apa yang harus disiapkan pemerintah melawan mafia tersebut? Bisa kah Purbaya bergerak sendirian?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita memberantas mafia bukan pekerjaan mudah.

Ia menilai strategi pemerintah harus mencakup tiga hal agar upaya pemberantasan mafia itu berhasil.

Pertama, penegakan hukum yang tegas dan terkoordinasi.

"Karena praktik penyelundupan biasanya melibatkan jaringan lintas sektor, mulai dari oknum aparat, pelaku usaha, hingga birokrasi pelabuhan," katanya pada CNNIndonesia.com, Selasa (21/0).

Kedua, pembersihan internal di lembaga-lembaga yang rentan disusupi kepentingan mafia, seperti Bea Cukai dan otoritas pelabuhan.

Ketiga, penguatan sistem pengawasan digital. Misalnya, integrasi data logistik nasional dan sistem tracking barang impor-ekspor untuk menutup celah manipulasi dokumen.

Dalam konteks ini, sambungnya, tidak cukup jika Purbaya bergerak sendiri. Dari sisi jabatan, Purbaya memang bisa memimpin dari sisi kebijakan fiskal dan pengawasan keuangan.

Tetapi operasi lapangan dan penegakan hukum harus mendapat dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi.

"Diperlukan sinergi antara Kemenkeu, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, dan bahkan Kemenhub serta Kemenperin, agar pemberantasan mafia ini tidak berhenti di level simbolik," katanya.

Ronny mengatakan dukungan politik dan political will dari penguasa sangat vital sifatnya. Dengan dukungan politik dan penegakan hukum yang solid, langkah ini bisa menjadi momentum untuk menata ulang ekosistem perdagangan nasional, dari yang selama ini dikuasai mafia sehingga nosa menjadi sistem yang transparan dan berpihak pada industri dalam negeri.

Sementara itu, Ekonom CELIOS Nailul Huda mengatakan keberadaan mafia tidak bisa muncul dengan sendirinya.

Contoh. suatu kasus manipulasi pajak ataupun lolosnya barang ilegal berawal dari persekongkolan antara pengusaha dengan internal instansi.

Karena itu, ia menilai yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah internal instansi, pegawai mana yang terlibat persekongkolan hingga menimbulkan kebocoran penerimaan negara.

"Kebocoran yang terjadi bersumber dari lemahnya sistem pengawasan di internal, baik di DJP (Direktorat Jenderal Pajak) maupun DJBC (Direktorat Jenderal Bea Cukai," katanya.

Ia mengatakan hal yang penting adalah tinggal pemerintah berani atau tidak menindak pengemplang pajak ini karena pasti akan ada benturan kepentingan antara penguasa dan pengusaha. Begitu juga dengan barang ilegal yang sudah sering disampaikan lolos dari Bea Cukai.

"Keduanya di bawah kendali Purbaya. Seharusnya Purbaya bisa menghandle rencana ini," katanya.

Sementara itu, Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengatakan Purbaya perlu memimpin arsitektur kebijakan.

Tetapi keberhasilannya mensyaratkan dukungan penuh Prabowo.

Prabowo, sambungnya, sebaiknya menerbitkan instruksi presiden yang memberi mandat terpadu kepada Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, DJP, PPATK, serta dukungan TNI AL/Bakamla untuk patroli laut dan pengamanan operasi di lapangan sesuai koridor hukum.

Ia mengatakan Prabowo perlu membentuk task force lintas lembaga dengan satu komandan operasi.

"Dengan komando politik yang jelas, sumber daya penegak hukum bergerak serempak, pasar mendapat kepastian, industri legal terlindungi, dan jaringan mafia kehilangan modal, akses pelabuhan, dan celah data," katanya.