Purbaya Usai Bobby dan KDM Bantah Parkir APBD di Bank: Sudah Dicek BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali memberikan komentar mengenai bantahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM soal dana daerah mereka yang tersimpan di perbankan.

Menurut Purbaya, data tersebut seharusnya sudah benar karena berasal dari pantauan Bank Indonesia dari seluruh perbankan di Tanah Air. Ia justru meminta para gubernur itu untuk kembali melakukan pengecekan di perbankan wilayah masing-masing terkait simpanan dana tersebut.

"Itu data dari BI, itu sudah dicek sama BI, harusnya betul seperti itu, mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10).

Purbaya menekankan data Bank Indonesia sudah pasti benar karena bank sentral bertugas memantau seluruh transaksi perbankan.

"Itu kan data dari bank sentral itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral, harusnya itu yang betul," ucap Purbaya.

Sebelumnya, melalui unggahan video di instagramnya, KDM menyebutkan tidak ada dana Pemda Jabar yang diendapkan sebesar Rp4,1 triliun seperti yang dipaparkan Kementerian Keuangan dan Kemendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 pada Senin (20/10).

"Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," kata Dedi.

Dedi menyatakan siap diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) apabila memang ada dana Pemprov Jabar mengendap sebesar itu di perbankan.

"Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfernya," kata dia melanjutkan videonya.

Meski begitu, ia mengakui memang ada dana Pemda Jabar atau kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan. Namun, bukan sengaja diendapkan, melainkan untuk pembayaran pihak ketiga jelang akhir tahun.

"Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyaklah," tegasnya.

Bantahan juga disampaikan oleh Bobby Nasution yang menegaskan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar Rp990 miliar, bukan Rp3,1 triliun seperti disebut Menkeu.

"RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar," kata Bobby, Selasa (21/10).

Meski begitu, Bobby memastikan akan mengecek ulang perbedaan data yang disampaikan pemerintah pusat.

"Nanti coba kita lihat lagi, apakah ada salah input atau seperti apa yang disampaikan Pak Menteri. Tapi yang jelas, RKUD kita terbuka untuk umum, dan saat ini tercatat Rp990 miliar," ujarnya.