BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi dengan Pemda untuk Dongkrak UCJ

BPJS Ketenagakerjaan menegaskan perlunya penguatan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mempercepat pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah 2025 di Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Deputi Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan, Hendra Nopriansyah, menyampaikan bahwa pekerja memiliki peran penting sebagai penggerak utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, kesejahteraan dan pelindungan bagi seluruh pekerja perlu menjadi prioritas bersama antara Pemerintah Pusat, Pemda, dan seluruh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Eko Nugriyanto, menambahkan bahwa pelaksanaan program UCJ merupakan salah satu agenda prioritas yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Karena itu, dukungan Pemda menjadi faktor penting dalam upaya pencapaiannya.

"Pemerintah Pusat dan Daerah saat ini gencar mendorong capaian UCJ dengan target mencapai 99,5%, tentu dengan dukungan kebijakan, regulasi dan penganggaran salah satunya untuk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja miskin, miskin ekstrem dan rentan, hal ini tidak hanya mendorong capaian UCJ tapi juga berperan strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/10).

Saat ini, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara nasional mencapai 37,01 persen. Untuk mempercepat peningkatannya, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk melalui pengembangan inovasi pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

BPJS Ketenagakerjaan juga mendorong Pemda untuk tidak hanya bergantung pada pendanaan dari APBD atau APBDes. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan sumber pembiayaan lain yang lebih kreatif dan inklusif agar pelindungan sosial dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan.

Hingga Oktober 2025, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan lebih dari 4,4 juta klaim dengan total nilai manfaat mencapai Rp54,7 triliun. Selain itu, lembaga ini juga menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 99.861 anak pekerja dengan total nilai Rp416,9 miliar, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

Eko menegaskan, capaian tersebut menunjukkan komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan keluarga pekerja serta memperkuat peran lembaga ini sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun sistem pelindungan sosial yang menyeluruh dan berkeadilan.

"Program ini bukan hanya jaring pengaman sosial, tetapi juga pendorong produktivitas dan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan sinergi dan komitmen seluruh Pemda, kami optimistis capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan akan terus meningkat sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045 yang sejahtera dan berkeadilan sosial," pungkas dia.

Dengan dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, BPJS Ketenagakerjaan optimistis dapat mempercepat terwujudnya sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi seluruh pekerja Indonesia.