BPJS Kesehatan Jelaskan Alasan Iuran JKN Tak Ditanggung Penuh Negara

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), muncul pertanyaan mengapa pemerintah tidak menanggung seluruh iuran peserta. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa skema pendanaan JKN tidak sepenuhnya berasal dari negara, melainkan berbasis iuran peserta.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menjelaskan bahwa JKN merupakan program jaminan sosial dengan prinsip contribution based, bukan tax based. Artinya, dana yang digunakan berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja, bukan dari pajak.

"Pendanaan Program JKN tidak diambil dari uang pajak, melainkan dari iuran peserta. Ada kontribusi iuran dari peserta dan pemberi kerja yang dikelola secara gotong royong untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi seluruh peserta JKN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (1/11).

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan bukan lembaga sosial, melainkan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden untuk menyelenggarakan Program JKN. Sebagai organisasi nirlaba, seluruh iuran yang diterima digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta.

Rizzky melanjutkan, kehadiran BPJS Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat agar tidak terbebani biaya ketika sakit. Sebelum program ini berjalan, banyak penduduk yang kesulitan mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.

"Dengan menjadi peserta JKN, kita dapat membantu yang sakit melalui iuran JKN yang dibayarkan setiap bulan," ucap dia.

Menurutnya, kontribusi negara dalam pembiayaan JKN sudah sangat besar. Hingga 24 Oktober 2025, tercatat lebih dari 283 juta penduduk telah menjadi peserta JKN.

Dari jumlah tersebut, 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan.

Di samping itu, sekitar 52,6 juta penduduk juga ditanggung oleh pemerintah daerah sebagai peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kelas III.

Rizzky menambahkan, pemerintah juga menanggung iuran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri sebagai pemberi kerja. Dalam hal ini, pemerintah membayarkan 4 persen iuran, sementara 1 persen dibayarkan oleh peserta dari segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara (PPU PN).

Pemerintah pun memberikan bantuan bagi peserta mandiri kelas III. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020, iuran peserta kelas III sebesar Rp42.000 per bulan, namun pemerintah memberikan subsidi Rp7.000 sehingga peserta cukup membayar Rp35.000.

"Bantuan iuran tersebut dilakukan pemerintah agar masyarakat dengan finansial yang pas-pasan dan tidak termasuk sebagai peserta PBI, bisa tetap mendaftar ke Program JKN," imbuhnya.

Rizzky menekankan bahwa Program JKN adalah manifestasi gotong royong. Banyak pihak terlibat dalam program ini, tidak hanya BPJS Kesehatan. Dengan sistem ini, diperlukan kolaborasi lintas sektoral untuk menghadapi tantangan yang ada.

Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Ascobat Gani, menjelaskan bahwa JKN mengonsolidasikan ratusan kelompok risiko menjadi satu sistem perlindungan bersama. Prinsip gotong royong dalam Program JKN memungkinkan adanya subsidi silang dari yang sehat ke yang sakit.

Ia menekankan bahwa dana yang dikumpulkan BPJS Kesehatan merupakan dana amanat milik peserta, bukan milik negara maupun BPJS Kesehatan, karena tidak berbasis pajak. Dana tersebut wajib digunakan sepenuhnya untuk kepentingan peserta.

"Surplus bisa, tapi tidak bisa ambil keuntungan, karena uang itu manfaatnya harus kembali lagi pada peserta. Mengelola JKN itu seperti berlayar sambil membangun perahu. Kalau robek layarnya, jangan berkelahi atau putar balik ke dermaga. Tapi kita betulkan bersama-sama," pungkas dia.