Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka peluang dana APBN ikut membantu membereskan permasalahan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.
"Pemerintah, APBN, pasti akan jadi bagian, tetapi untuk secara spesifikasinya akan disampaikan ke kesempatan yang lain, yang jelas tadi kita bicara infrastruktur di berbagai negara, tentunya negara akan hadir di situ," kata AHY di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11).
AHY menyebut dari hasil rapat koordinasi di kementeriannya dan arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan negara akan hadir menyelesaikan permasalahan utang Whoosh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun, ia masih enggan menjelaskan rinci perihal penggunaan APBN untuk membereskan utang Whoosh itu. AHY meminta publik menunggu.
"Secara spesifik akan dijelaskan di kesempatan lain," ujarnya.
Ia juga tak menjawab tegas ketika ditanyakan apakah APBN akan masuk dalam skema restrukturisasi utang atau membantu operasional Whoosh. AHY hanya memaparkan akan ada pengembangan konsep khusus yang memisahkan pengelolaan infrastruktur dan kepentingan mencari keuntungan untuk layanan kereta cepat Whoosh.
"Sementara, ada sejumlah opsi bagaimana operasional dan kepentingan untuk fokus pada profit dipisahkan dari mengelola infrastruktur nya harapannya berjalan dengan baik, akan ada sharing responsibility ada burden sharing," ujarnya.
Prabowo sudah meminta sejumlah anak buahnya, termasuk Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, membereskan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh.
Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia berkata arahan telah diberikan Prabowo pada rapat terbatas dengan tim ekonomi.
"Kemarin dibahas. Pak Airlangga Menko, Menteri Keuangan (Purbaya), kemudian CEO Danantara (Rosan Roeslani), diminta untuk, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, menghitung lagi detailnya. Kemudian opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman, itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik," kata Prasetyo di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Kamis (30/10).
Prabowo meminta Purbaya dkk. mencari cara dan melihat berbagai opsi untuk menyelesaikan utang kereta cepat tanpa gejolak ke perekonomian.
Prasetyo mengaku pemerintah terus berupaya mengatasi masalah keuangan akibat proyek Whoosh tersebut. Opsi negosiasi pembayaran utang, kata dia, juga terbuka untuk dilakukan.
"Pemerintah sedang mencari skema yang terbaik, termasuk perhitungan-perhitungan angkanya, termasuk kemungkinan-kemungkinan untuk kita bisa meminta kelonggaran dari sisi waktu pembayaran utang," tuturnya.
Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan masalah utang Whoosh merupakan tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Pasalnya, ia menyebut tanggung jawab pemerintah untuk menyediakan transportasi publik yang layak bagi masyarakat di semua sektor.
"Kewajiban kita semua, bukan cuma pemerintah, untuk menyediakan transportasi publik yang sebaik-baiknya. Tidak hanya Whoosh. Mulai dari transportasi kereta api yang non kereta api cepat, kemudian transportasi bus, transportasi kapal, semuanya sedang coba untuk kita perbaiki," pungkasnya.
Sebelumnya, utang Whoosh menjadi polemik. Menkeu Purbaya menyatakan tak akan memakai APBN untuk membayar utang proyek itu.
Ia meminta Danantara menangani utang tersebut. Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menegaskan perwakilan Pemerintah Indonesia akan segera ke China untuk melakukan negosiasi utang Whoosh.
"Terus kita bernegosiasi, kami akan berangkat lagi juga (ke China) untuk menegosiasikan mengenai term daripada pinjamannya. Ini menjadi point of negotiations kita. Berkaitan sama jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang akan kita diskusikan dengan mereka," kata Dony di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (23/10).
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh dikelola PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China). Sebanyak 75 persen pendanaan proyek ini berasal dari dana pinjaman China Development Bank (CDB), sedangkan sisa 25 persen lainnya dari ekuitas/dana sendiri pihak konsorsium.
(mnf/pta)