Fakta-fakta PHK Massal Pabrik Ban Michelin di Cikarang

Pabrik ban merek Michelin Indonesia dilanda pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Ratusan karyawan perusahaan yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat itu menjadi korban.

Kabar PHK dikonfirmasi oleh Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang," kata Monika, Kamis (30/10), dilansir detikOto.

Berikut fakta-fakta PHK massal pabrik ban PT Michelin Indonesia.

PHK Imbas Permintaan Lesu

Kabar PHK yang dilakukan PT Multistrada Arah Saranan Tbk selalu produsen ban Michelin telah sampai di telinga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan buruh di pabrik ban Michelin sejatinya anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Namun, ia mengklaim mendengar langsung kabar PHK tersebut dari perwakilan serikat.

Pria yang juga Presiden Partai Buruh itu mengungkapkan alasan PHK adalah turunnya permintaan ban, baik di tingkat domestik maupun global. Hal itulah yang membuat perusahaan mau tak mau memangkas tenaga kerjanya.

Said Iqbal menyebut proses PHK masih dalam tahap negosiasi pesangon dan hak-hak buruh lainnya.

"Tetapi kita berharap pemerintah ada intervensi (mencegah PHK). Tidak hanya untuk Michelin karena ini diduga beberapa pabrik elektronik dan pabrik ban juga sejenis, akibat penurunan daripada produksi motor itu akan mengalami PHK juga," desaknya ke pemerintah.

Sementara itu, Corporate Communication Manager Michelin Indonesia Monika Rensina mengatakan pihaknya perlu menyesuaikan kapasitas produksi dan jumlah karyawan.

"Kami mengambil langkah proaktif untuk menyesuaikan kapasitas produksi dan tenaga kerja agar tetap selaras dengan tujuan strategis perusahaan serta menjawab dinamika permintaan pasar yang terus berkembang," kata Monika.

Kementerian Panggil Manajemen

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memanggil manajemen Michelin menyusul kabar PHK di perusahaan. Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief mengatakan pihaknya ingin memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.

"Kami mendorong dialog tripartit antara pemerintah, perusahaan, dan serikat pekerja agar setiap keputusan diambil secara adil, terukur, dan mengedepankan kepentingan pekerja," ujarnya dalam keterangannya, seperti dikutip Detik, Senin (3/11).

Industri ban nasional, sambungnya, memiliki peran penting dalam ekosistem otomotif, transportasi, dan manufaktur Indonesia. Karena itu, penguatan sektor ini menjadi bagian dari prioritas kebijakan industri nasional.

"Kami memahami adanya tekanan pasar global yang memengaruhi sejumlah segmen industri, termasuk industri ban. Namun, pemerintah tetap berkomitmen menjaga iklim usaha yang sehat, mendorong efisiensi dan inovasi, serta memastikan keberlanjutan investasi di Indonesia," jelas Febri.

DPR Minta PHK Disetop

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beserta jajaran pimpinan dan anggota DPR RI mendatangi pabrik PT Multistrada Arah Sarana Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/11) di tengah kabar PHK.

Dasco tiba di lokasi bersama rombongan, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, anggota Komisi I DPR Abraham Sridjaja, hingga anggota Komisi IV DPR Rajiv. Kunjungan itu dilakukan dalam rangka kerja Satuan Tugas (Satgas) PHK.

Mereka menggelar pertemuan sekitar 10 menit bersama pihak perusahaan yang diwakili Manajer HRD PT Multistrada Arah Sarana, Fajar.

Dari pertemuan itu, Dasco meminta perusahaan tersebut menghentikan terlebih dahulu segala proses yang berkaitan dengan PHK karena menduga ada pelanggaran dalam isu PHK tersebut.

"Kami mendapatkan laporan dari teman-teman serikat pekerja di PT Multistrada tentang adanya rencana PHK sepihak dari perusahaan. Oleh karena itu, kami datang untuk kemudian berkomunikasi, membantu komunikasi dengan pihak perusahaan," ujar Dasco.