Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan barang impor ilegal masuk lewat pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi.
"Impor ilegal harusnya presiden langsung yang jadi komandonya. Dengan luasnya Indonesia dan banyaknya pelabuhan yang berpotensi jadi pelabuhan-pelabuhan tikus menjadi tantangan sendiri bagi kita untuk menjaga keamanan dari produk impor ilegal," katanya dalam Diskusi Publik Tanggapan Atas Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III/2025 secara virtual, Kamis (6/11).
Heri menilai jika produk impor ilegal sudah masuk pasar RI maka akan sulit dideteksi. Karenanya, ia menilai penindakan barang impor ilegal harus langsung dikomandoi Presiden Prabowo Subianto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apalagi, sambungnya, produk dalam negeri, khususnya garmen, tidak bersaing dalam kondisi yang setara dengan produk impor. Pasalnya barang impor dijual lebih murah karena biaya produksi lebih rendah atau karena ada subsidi dari negara asal.
Barang impor juga masuk ke pasar Indonesia tanpa dikenai bea masuk tinggi. Sedangkan produk lokal harus menanggung pajak yang lebih besar.
"Yang impor digampangin, masuknya serampangan. Bisa kita beli bebas di marketplace. Itu kita enggak tahu keamananannya gimana, kita enggak tahu asal usul produknya, apakah dia bayar pajak sebagaimana mestinya," katanya.
Karena itu, ia menilai pemerintah harus mengambil tindakan tegas.
"Kalau pemerintah cuma nonton doang, enggak ngapa-ngapain, cuma melakukan secara parsial, tidak menyeluruh, maka akan sulit memecahkan masalah ini," kata Heri.
Sebelumnya, peredaran barang impor ilegal menjadi perhatian Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Ia membatasi thrifting karena mengganggu keberlangsungan industri tekstil dalam negeri.
(fby/dhf)