Amran Beber Motif Oknum Impor Beras Ilegal 250 Ton di Aceh

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membeberkan motif di balik aksi oknum yang memasukkan 250 ton beras impor ilegal dari Thailand melalui Sabang, Aceh.

Ia menyebut upaya tersebut dilakukan karena mengejar keuntungan dari harga beras luar negeri yang tengah anjlok dan memanfaatkan celah aturan kawasan perdagangan bebas di Sabang.

"Itu ada di kawasan Sabang. Itu ada regulasi di dalam salah satu regulasi pasalnya adalah Free Trade Zone. Nah, tetapi itu harus diperhatikan tidak boleh bertentangan kebijakan pusat," ujar Amran di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (24/11).

Amran menegaskan secara nasional Indonesia tidak membuka keran impor karena stok beras dalam negeri mencukupi.

"Target ke kami adalah 32 juta ton. Tetapi hasilnya 34,7 juta ton. Itu di atas target. Apa sih artinya kalau 250 ton? Itu hanya mengganggu secara politik," katanya.

Ia meminta agar praktik kebijakan yang merugikan ketahanan pangan seperti masa lalu tidak kembali terulang.

"Janganlah, (praktik) serakahnomics diulang," ucapnya.

Amran menjelaskan turunnya harga beras internasional menjadi pemicu utama oknum mencoba memasukkan beras ilegal.

"Iya tujuannya cari untung. Karena luar negeri itu harga lagi jatuh. Dulu US$650 per ton. Sekarang US$340 per ton. Hampir separuh," ujarnya.

Penurunan harga terjadi setelah Indonesia menghentikan impor dalam dua tahun terakhir, padahal sebelumnya impor Indonesia mencapai 7 juta ton, sehingga negara lain berupaya melobi agar Indonesia kembali membeli.

"Tetapi tekad kita adalah swasembada," tambahnya.

Ia menilai volume 250 ton tersebut tidak berdampak terhadap pasokan nasional. Namun, aksi tersebut tetap harus ditindak tegas karena berpotensi mengganggu stabilitas dan membuka peluang penyimpangan.

"Kalau ada itu 250 ton, enggak ada artinya. Kecil banget. Cuma mengganggu saja. Sedangkan kita 1 liter pun enggak boleh masuk di Indonesia," ujarnya.

Pemerintah sebelumnya menyegel gudang PT Multazam Sabang Group setelah menerima laporan bahwa 250 ton beras masuk ke Sabang tanpa persetujuan pusat.

Laporan diterima Minggu (23/11) siang dan Amran segera berkoordinasi dengan Kapolda, Kabareskrim, dan Pangdam untuk menghentikan aktivitas di lokasi dan memastikan beras tidak keluar dari gudang. Pemerintah juga memerintahkan investigasi untuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat.

Kementan menduga impor tersebut telah direncanakan karena izin ekspor dari Thailand diketahui telah terbit sebelum rapat lintas kementerian berlangsung di Jakarta pada 14 November.

Selain Sabang, dugaan pemasukan beras ilegal di Batam juga tengah diverifikasi.

Pemerintah menegaskan akan menindak semua bentuk pemasukan beras ilegal, sesuai dengan arahan Prabowo tidak ada satu pun beras impor yang boleh masuk selama stok dalam negeri mencukupi.