Amran Bakal Tindak Tegas Importir Beras yang Lewat Jalur Tikus

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman siap menindak oknum yang memasukkan beras ilegal melalui jalur tikus.

Pasalnya, praktik tersebut dinilai merugikan jutaan petani dan mengancam target swasembada nasional. Ia menegaskan meskipun jumlah beras yang masuk terlihat kecil, dampaknya dapat memicu ketidakstabilan di sektor pertanian.

"Jadi, ini kelihatan kuantumnya kecil tapi dampaknya besar. Pertama, petani padi kita 115 juta, kemudian petani tebu kita itu jutaan. Baru saja harga gula, ini gula produksi kita tidak bisa keluar. Karena banjir, gula. Nah, ini salah satunya penyebabnya, ada jalur tikus," ujar Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta Selatan, Selasa (25/11).

Ia menambahkan hal serupa juga berpengaruh pada komoditas minyak goreng, yang melibatkan lebih dari 10 juta petani dalam rantai produksinya. Menurutnya, barang ilegal yang masuk dapat mengurangi kepercayaan petani dan menurunkan motivasi mereka untuk berproduksi.

Amran mengingat pengalaman 2023-2024 ketika Indonesia mengimpor lebih dari 7 juta ton beras.

Ia mengatakan situasi itu tidak boleh terulang, terlebih Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan wilayah Indonesia tidak lagi membuka ruang untuk impor beras.

"Sekali lagi, ini tidak boleh terulang, apalagi Bapak Presiden sudah sampaikan, tidak ada impor di wilayah Republik Indonesia impor beras," ucapnya.

Terkait antisipasi masuknya beras ilegal melalui jalur tikus, Amran menyampaikan pemerintah akan fokus pada langkah penindakan terhadap setiap pelanggaran.

Ia menjelaskan untuk wilayah-wilayah khusus seperti Sabang dan Batam, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara seragam di seluruh Indonesia.

"Kalau jalur tikus, (antisipasinya) penindakan. Jalur tikus, penindakan. Kalau daerah-daerah apa namanya, kawasan, itu seperti Sabang dengan Batam, itu kita komunikasi. Kenapa? Ada kebijakan nasional yang harus diikuti seluruh Indonesia," katanya.

Ia menambahkan impor tetap dimungkinkan bagi komoditas defisit seperti kedelai, namun untuk beras pemerintah memprioritaskan produksi dalam negeri.

Ia menilai dampak masuknya barang ilegal terhadap psikologi petani sangat besar, meski volumenya kecil.

"Jadi dampaknya, meskipun hanya 1 liter atau 10 ton, 1 ton atau 1 juta, itu sama secara psikologis kepada petani. Petani kita ini lebih dari 100 juta, dan itu harus kita jaga bersama," tutur Amran.

Ia kembali menyampaikan bahwa Prabowo menargetkan Indonesia dapat mencapai swasembada pada 2025.

Amran menegaskan perlindungan terhadap petani menjadi prioritas, mengingat mereka menghadapi beban produksi yang besar. Ia menjelaskan petani padi, gula, hingga sawit bekerja dengan nilai usaha yang tinggi, sehingga pemerintah perlu menjaga kondisi psikologis dan motivasi mereka agar tidak terganggu oleh masuknya komoditas ilegal.

"Karena ada petani yang berjuang 115 juta, itu petani padi. Belum gula yang tadi, kemudian petani sawit. Nah, ini secara psikologi kita lindungi," ujarnya.

Ia memahami status Batam sebagai free trade zone, namun menekankan bahwa wilayah tersebut tetap berada dalam yurisdiksi Indonesia dan sensitif terhadap pergerakan komoditas pangan.

Selain penindakan, Amran menguraikan upaya pemerintah memperkuat produksi dalam negeri melalui cetak sawah di berbagai daerah, termasuk di Batam dan Kepulauan Riau.

Ia menyebut mimpi pemerintah adalah mencapai swasembada karbohidrat, pangan, dan protein di seluruh pulau.

Amran menambahkan Aceh saat ini surplus 871 ribu ton beras dan pemerintah menyiapkan bantuan hampir Rp10 triliun pada tahun depan untuk mengembangkan komoditas unggulan seperti kopi dan kelapa di berbagai daerah.

[Gambas:Video CNN]