Dukung Antikorupsi, Pegadaian MengEMASkan Indonesia di HAKORDIA 2025

PT Pegadaian menegaskan komitmennya dalam memperkuat gerakan antikorupsi nasional dengan berpartisipasi aktif pada rangkaian Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Yogyakarta, 6-9 Desember 2025.

Kegiatan tahunan ini melibatkan kementerian, lembaga negara, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat sebagai upaya memperluas edukasi publik dan mendorong kolaborasi antikorupsi yang lebih menyeluruh.

Tahun ini, HAKORDIA dikemas tidak hanya sebagai seremoni, tetapi juga ruang untuk edukasi terbuka melalui pameran, diskusi publik, pertunjukan seni, hingga partisipasi langsung berbagai institusi.

Pegadaian menjadi salah satu peserta dengan membuka booth pada integrity expo di Benteng Vredeburg, mengusung tema "Basmi Korupsi Bersama Pegadaian" sebagai simbol keseriusan perusahaan dalam layanan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

"Sejalan dengan cita-cita Perusahaan untuk mengEMASkan Indonesia, kehadiran Pegadaian menjadi simbol integritas yang sama berharganya dengan emas: murni, kuat, dan menjadi fondasi bagi keberlangsungan budaya organisasi yang sehat," kata Kepala Departemen GCG Divisi Kepatuhan PT Pegadaian, Rizkillah dikutip Senin (8/12).

"Booth Pegadaian menghadirkan pengalaman edukasi yang memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana perusahaan membangun sistem pengendalian internal yang kuat, memperkuat kepatuhan, dan memastikan seluruh proses operasional berjalan sesuai prinsip transparansi," ujarnya.

Rizkillah juga menjelaskan bahwa Pegadaian terus memperluas upaya pencegahan korupsi melalui berbagai strategi yang terintegrasi. Pegadaian, kata dia, tidak hanya fokus pada pengawasan internal, tetapi juga pembangunan budaya integritas yang konsisten dan berkelanjutan.

"Kami mengembangkan berbagai program seperti Penyuluh Antikorupsi (PAKSI), kebijakan anti-gratifikasi, serta Whistleblowing System yang memastikan setiap potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini," kata dia.

PAKSI sendiri merupakan para Insan Pegadaian (karyawan) terlatih yang memiliki kompetensi khusus dalam mengampanyekan nilai integritas, memberikan penyuluhan antikorupsi, serta memastikan seluruh kebijakan kepatuhan diterapkan secara konsisten di lingkungan internal.

Melalui keberadaan PAKSI, Pegadaian memperluas jangkauan pengawasan preventif, meningkatkan kualitas literasi integritas bagi seluruh pegawai, serta memperkuat budaya perusahaan yang menolak segala bentuk penyimpangan.

Inisiatif ini menjadi pilar penting dalam membangun lingkungan kerja yang bebas dari praktik koruptif dan sejalan dengan standar tata kelola perusahaan yang baik.

Pegadaian juga telah mengatur kebijakan anti-gratifikasi yang diterapkan di seluruh unit kerja, lengkap dengan mekanisme pelaporan dan penanganan yang diawasi oleh unit pengendalian khusus.

Melalui transparansi kebijakan ini, perusahaan memastikan setiap pegawai memahami batasan etis dalam bekerja serta implikasi hukum terkait pemberian maupun penerimaan gratifikasi.

Penegakan kebijakan ini didukung oleh sistem investigasi internal yang terstandar serta proses audit yang dijalankan secara berkala untuk memastikan kepatuhan di seluruh lini operasional.

Tidak hanya itu, tentunya Pegadaian memiliki Whistleblowing System (WBS) yang memungkinkan masyarakat maupun karyawan melaporkan dugaan pelanggaran atau penyimpangan secara aman, independen, dan terjamin kerahasiaannya.

WBS melalui digital platform yang semakin user-friendly memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik dalam menjaga integritas perusahaan, sekaligus memastikan bahwa setiap laporan ditindaklanjuti secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian, Ismail Ilyas mengungkapkan pentingnya peran transformasi digital Pegadaian yang semakin memperkuat proses bisnis dengan berlandaskan GCG di perusahaan.

"Selain aturan yang telah kami implementasikan, kehadiran PAKSI dan adanya platform WBS, transformasi digital Pegadaian juga menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat transparansi dan mengurangi celah terjadinya penyimpangan," katanya.

Dengan meminimalkan proses manual dan meningkatkan otomasi layanan, lanjut dia, perusahaan dapat meningkatkan akurasi, efisiensi, serta mengurangi risiko intervensi manusia dalam proses operasional.

"Digitalisasi ini tidak hanya mendukung efektivitas bisnis, tetapi juga memperkuat struktur pengendalian internal yang menjadi pilar utama dalam pencegahan korupsi," kata Ismail.

Melalui keikutsertaan dalam HAKORDIA 2025, Pegadaian menegaskan kembali dedikasinya sebagai BUMN yang tidak hanya menjalankan fungsi bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam menjaga tata kelola yang bersih, profesional, dan akuntabel.

Partisipasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi hanya dapat berhasil melalui kolaborasi semua pihak, serta konsistensi dalam membangun sistem dan budaya integritas sebagai fondasi pelayanan publik yang berkualitas.