JICF ke-3 Tegaskan Urgensi Reformasi Regulasi & Integrasi Teknologi

Di tengah dinamika ekonomi global yang menuntut adaptabilitas tinggi, kualitas persaingan usaha di Indonesia menghadapi tantangan krusial. Bukan sekadar penegakan hukum, melainkan cara agar ekosistem regulasi mampu menjadi katalis guna mengatasi hambatan usaha dan kemudahan investasi.

Kesimpulan ini menjadi sorotan utama dalam gelaran The Third Jakarta International Competition Forum (JICF) yang diselenggarakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis (11/12) di Jakarta. Forum internasional ini menegaskan bahwa pendekatan konvensional dalam pengawasan persaingan usaha tidak lagi relevan jika berjalan sendiri-sendiri.

JICF ke-3 menghasilkan konsensus strategis berupa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional yang mutlak memerlukan reformasi regulasi, kolaborasi lintas lembaga, hingga optimalisasi teknologi informasi untuk pencegahan.

"Kita menyimpulkan bahwa peningkatan kualitas persaingan usaha nasional perlu didukung perubahan regulasi yang berorientasi pada pemberantasan hambatan masuk usaha atau bottleneck dan kemudahan investasi, serta membutuhkan collaborative efforts dan optimalisasi teknologi informasi lintas lembaga," kata Wakil Ketua KPPU, Aru Armando saat penutupan kegiatan.

Sorotan pertama tertuju pada tumpang tindih regulasi yang kerap menjadi "biaya tinggi" bagi pelaku usaha. Regulasi di bidang ekonomi ke depan ditegaskan tidak boleh lagi menjadi penghambat (barrier to entry), melainkan harus bertransformasi menjadi kerangka kerja yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi.

Perubahan regulasi ini diyakini harus bergeser dari pendekatan yang bersifat rigid menjadi lebih adaptif terhadap model bisnis baru. Tujuannya jelas, untuk menciptakan lapangan bermain yang setara (level playing field) bagi pendatang baru maupun pemain lama, sehingga inovasi dapat tumbuh tanpa terganjal aturan yang kedaluwarsa.

Poin krusial kedua adalah urgensi collaborative efforts. Persaingan usaha menjadi isu multidimensi yang tidak bisa diselesaikan oleh KPPU sendirian.

Secara khusus, JICF ke-3 menggarisbawahi bahwa sekat-sekat antilembaga atau ego sektoral harus diruntuhkan. Sinergi antara otoritas persaingan, kementerian teknis, dan pemerintah daerah adalah kunci.

Kebijakan di satu sektor disebut tidak boleh mendistorsi pasar di sektor lain. Pasalnya, kolaborasi ini diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang lahir benar-benar berorientasi pada kesejahteraan umum, dan bukan kepentingan segelintir kelompok.

Terakhir, forum JICF ke-3 menyoroti peran vital teknologi informasi. Di era ekonomi digital, pengawasan manual dinilai tak lagi memadai. Untuk itu, optimalisasi teknologi lintas lembaga untuk memperkuat pencegahan, khususnya dalam menghindari kolusi di pengadaan publik, akan menciptakan sistem deteksi dini (early warning system) terhadap perilaku antipersaingan.

Pemanfaatan teknologi bukan sekadar digitalisasi dokumen, melainkan interoperabilitas data antarinstansi pemerintah. KPPU optimistis, transparansi data ini akan memangkas celah persekongkolan tender maupun praktik kartel yang selama ini merugikan konsumen dan menghambat efisiensi ekonomi nasional.

Melalui JICF ke-3, KPPU mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk melihat persaingan usaha bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme untuk menyehatkan struktur pasar.

Pasar yang sehat akan melahirkan harga yang kompetitif, kualitas produk yang lebih baik, dan ragam pilihan bagi konsumen. Reformasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan Indonesia tidak terjebak dalam ekonomi biaya tinggi dan siap berkompetisi di kancah global.