Cuma Untung Rp50, Bos Bulog Usul Margin Fee Naik Jadi 10 Persen

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengusulkan margin fee naik menjadi 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah. Sejak lama keuntungan Bulog hanya sebesar Rp50 per kg.

Usulan kenaikan fee margin dinilai sebagai langkah suportif atas beban penugasan publik kepada Bulog yang terus meningkat.

Rizal menyebut usulan kenaikan margin fee 10 persen mengacu terhadap asas kesetaraan yang merujuk pada skema penugasan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis lainnya, seperti PLN dan Pertamina. Kedua BUMN itu memperoleh margin fee sebesar 10 persen dalam menjalankan penugasan pemerintah.

"Nah saya nggak minta penghargaan yang lain-lain, saya cuma minta reward-nya supaya Bulog itu menjadi lebih bagus. Dan saya lihat di BUMN lain itu juga ada reward-nya ada sama kaya PLN, bahkan Pertamina itu marginnya sampai 10 persen. Nah saya mengajukan itu margin itu. Kemarin saya udah mengajukan ke Pak Mentan, Pak Mentan sudah setuju, tapi diminta dirapatkan di rakortas (rapat koordinasi terbatas)," ujar Rizal di Kantor Bulog, Jakarta Selatan, Senin (29/12) dikutip Detikfinance.

Ia mengungkapkan margin Bulog hanya sebesar Rp50 per kg telah berlangsung selama belasan tahun, tanpa perubahan meski Bulog memegang peran besar untuk mengendalikan harga di seluruh Indonesia.

Rizal menambahkan apabila usulan kenaikan margin 10 persen nantinya disetujui, maka keuntungan yang diperoleh Bulog diproyeksi mencapai Rp2,1 triliun. Selama ini, dengan margin pengadaan Rp50 per kg, selisih keuntungannya dari penugasan pemerintah hanya Rp150 miliar, dengan proyeksi kerugian mencapai Rp900 miliar.

"Masa sekian tahun, dari 2014 sampai 2025, berarti 11 tahun tidak pernah ada perubahan. Ini malah minus, hampir Rp900 miliar. Nah itu, makanya kita masih minus Rp900 miliar, Bayangkan. Ya makanya supaya tidak minus itu, kita minta marginnya dinaikkan," ungkapnya.

Ia menjelaskan kenaikan margin fee akan dimanfaatkan untuk menjaga keberlanjutan Bulog dalam melaksanakan penugasan negara berupa revitalisasi aset, pembaruan infrastruktur pascapanen, serta penguatan sistem logistik pangan nasional untuk mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

"Nah Rp2,1 triliun itu harapannya, pertama bisa untuk beras satu harga dari Sabang sampai Merauke. Kedua, untuk kemandirian finansial. Karena selama ini mau bangun gudang, atau mau rehab, itu harus ada bantuan dari pemerintah," jelasnya.

Margin yang diperoleh Bulog merupakan pembayaran oleh pemerintah atas penugasan penyaluran beras, mulai dari operasi pasar, bantuan pangan, hingga bantuan bencana menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Sebelum proses penyaluran CBP, Bulog melakukan pengadaan beras dari petani dengan menyerap sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP).

Dalam proses penyerapannya, Bulog meminjam modal dari bank-bank BUMN. Kemudian, masuk ke proses penyaluran melalui berbagai program pemerintah.

Namun, margin atau pembayaran yang dilakukan pemerintah ini dilaksanakan belakangan setelah penugasan dilakukan oleh Bulog. Dengan demikian, jika margin kecil, maka utang serta bunga bank yang terus menumpuk, Bulog berpotensi mencatatkan kerugian.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan rencana menaikkan margin fee Bulog ini akan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah dan akan dilakukan rapat khusus untuk membahasnya.

"Yang masih menjadi PR, Bulog ini yang jadi andalan kita, terbukti berhasil. Harga gabah sekarang sudah Rp6.500 per kg, itu berhasil. Penyaluran SPHP juga Bulog, penyerap gabah juga Bulog. Tapi Bulog itu hanya dikasih margin Rp50. Kalau Rp50 per kg kali Rp 3 juta (ton beras) berapa itu? Rp150 miliar. Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, ya kan nggak mungkin," ujar Zulhas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Senin (29/12).

Zulhas mengatakan pemerintah juga akan menyampaikan rencana ini kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nah ini nanti kita akan bicarakan dengan BPKP. Kita akan hitung agar nanti beras ini bisa satu harga di seluruh Indonesia. Jangan sampai nanti seluruh seluruh kita jarak 3T, tertinggal, terluar, terdepan itu. Tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar. Nah nanti kita akan rapat berikutnya tahun 2026," jelasnya.