Cerita Luhut Pernah Usulkan Tutup Toba Pulp Lestari di Era Gus Dur
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap pernah mengusulkan penutupan PT Toba Pulp Lestari Tbk, yang dulu bernama PT Inti Indorayon Utama Tbk (INRU), di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Luhut mengusulkan hal itu sekitar tahun 2001, ketika menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperidag). Waktu itu, ia menyaksikan demo masyarakat memprotes INRU ketika berkunjung ke kawasan Danau Toba, Sumatera Utara.
"Waktu zamannya Gus Dur, itu saya usulkan langsung setelah pulang dari situ, jadi kita suspend aja, kita tutup aja," cerita Luhut dalam akun Instagram luhut.pandjaitan, Senin (12/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat itu, Luhut mengusulkan penutupan Toba Pulp Lestari setelah bertanya kepada masyarakat soal substansi aksi mereka.
"Saya tanya sama rakyat itu, apa yang terjadi? Ini merusak lingkungan, Pak. Air ke Danau Toba juga. Terus kemudian bau juga Kemudian potongan kayu juga. Jadi Anda bayangin tahun 2000-2001 saja rakyat itu sudah paham mengenai lingkungan," imbuhnya.
Menurutnya, pemerintah memang sempat menghentikan operasional Indorayon, tetapi penutupan usaha tersebut hanya berlangsung sementara.
"Kalau saya enggak keliru, itu ditutup sebentar. Tapi berjalannya perjalanan waktu, itu dibuka lagi karena lobby-nya itu luar biasa, sehingga buka lah," ujar Luhut.
Ia menilai keberadaan Toba Pulp Lestari merupakan biang kerok utama kerusakan hutan di Tapanuli, Sumatra Utara. Klaim tersebut bisa dilihat dari citra satelit yang memotret urutan kerusakan hutannya.
"Menurut saya, pemotongan kayu kalau diurut nanti foto satelit kan bisa dilihat, betapa zaman itu sebenarnya kerusakan yang paling besar hutan di Tapanuli adalah karena TPL ini, Indorayon ini," ucapnya.
Nama Luhut kerap dikaitkan dengan Toba Pulp Lestari, bahkan dituding sebagai pemilik perusahaan bubur kayu tersebut, meski dibantah dalam beberapa kesempatan.
Tuduhan Luhut sebagai pemilik Toba Pulp Lestari kembali muncul saat momen banjir besar Sumatra yang menghantam Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat akhir 2025 lalu. Perusahaan tersebut diduga sebagai biang kerok terjadinya bencana banjir besar, meskipun tuduhan itu disangkal manajemen Toba Pulp Lestari.
Perusahaan membantah menjadi biang kerok banjir dahsyat di Sumatra yang telah memakan korban jiwa hingga ratusan orang. Bantahan disampaikan perseroan melalui surat resmi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin (1/12).
"Perseroan dengan tegas membantah tuduhan bahwa operasional menjadi penyebab bencana ekologi," kata Corporate Secretary TPL Anwar Lawden.
"Seluruh kegiatan HTI (Hutan Tanaman Industri) telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga untuk memastikan penerapan prinsip Pengelolaan Hutan Lestari," jelasnya.
Namun, TPL mengaku tetap membuka ruang dialog konstruktif untuk memastikan keberlanjutan yang adil dan bertanggung jawab di areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
"Mengenai tuduhan deforestasi, kami tegaskan bahwa perseroan melakukan operasional pemanenan dan penanaman kembali di dalam konsesi berdasarkan tata ruang, Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditetapkan pemerintah," ucap Anwar.
(pta/sfr)