4 Kantah Kebanjiran di Aceh, Nusron Siapkan Rp3,1 M Buat Sewa Ruko

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengalokasikan anggaran Rp3,1 miliar untuk menyewa kantor dan ruko sementara setelah empat kantor pertanahan (kantah) di Aceh yang terendam banjir dan tanah longsor.

Hal itu dilakukan untuk menjaga layanan pertanahan tetap berjalan.

Kantor yang terdampak paling parah berada di Kabupaten Aceh Tamiang hingga harus memindahkan pelayanan ke Kota Langsa.

"Kantor pertanahan yang mendapatkan dampak terbesar akibat bencana banjir dan tanah longsor yaitu kantor Kabupaten Aceh Tamiang sampai pelayanannya kita pindah ke kota lainnya, yaitu ke kota Langsa," ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

Selain Aceh Tamiang, tiga kantor pertanahan lain yang ikut terisolasi akibat bencana adalah Kantah Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Banjir dan longsor menyebabkan kerusakan berat pada gedung, sarana perkantoran, hingga dokumen pertanahan yang menjadi arsip negara.

"Untuk sarana perkantoran mengalami rusak parah, bahkan rusak berat dan beberapa dokumen yang mengalami kerusakan adalah buku tanah dan surat ukur sebanyak 30 persen rusak akibat terendam banjir dan lumpur, serta semua warkah mengalami kerusakan," kata Nusron.

Data Kementerian ATR/BPN mencatat di Kantah Aceh Tamiang kerusakan meliputi gedung dan bangunan, seluruh sarana perkantoran rusak berat, serta ribuan dokumen terdampak.

Jumlah dokumen yang rusak terdiri atas 22.441 buku tanah atau sekitar 30 persen, 22.880 surat ukur atau sekitar 30 persen, serta 138.989 warkah yang tercatat rusak 100 persen akibat terendam banjir dan lumpur.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian ATR/BPN menyiapkan anggaran tahap pertama senilai Rp3,18 miliar bagi 18 kantor pertanahan terdampak di Aceh dan Sumatra Utara.

Alokasi terbesar diberikan kepada Kantah Aceh Tamiang sebesar Rp844,33 juta, sementara kantor pertanahan lain di Aceh dan Sumatra Utara masing-masing menerima alokasi sekitar Rp135 juta hingga Rp137 juta.

Nusron menjelaskan anggaran Rp3,1 miliar tersebut digunakan untuk menyiapkan sarana evakuasi dan pelayanan sementara, termasuk penyewaan kantor dan ruko, pengadaan peralatan, serta penyelamatan arsip pertanahan.

"Untuk mengatasi masalah tersebut kami telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp3,1 miliar untuk kepentingan sarana evakuasi dan pelayanan sementara dengan rincian sebagai berikut, yaitu sewa ruko dan kantor di Langkat dan Langsa, kemudian pengadaan untuk kantor baik pelayanan back office maupun front office serta restorasi arsip, kemudian layanan arsip nasional dan sebagainya," ujar Nusron.

Dalam rencana tahap kedua usulan revisi anggaran 2026, Kementerian ATR/BPN juga mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp2,4 miliar.

Rinciannya meliputi sewa ruko dan kantor di Kabupaten Langkat dan Kota Langsa sebesar Rp86 juta, pengadaan kantor layanan back office sebesar Rp315 juta, serta restorasi arsip terdampak bersama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp2 miliar.

Restorasi arsip tersebut mencakup pemulihan 75.362 buku tanah, 76.777 surat ukur, dan 138.989 warkah. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pengadaan genset, perangkat koneksi internet, komputer dan alat pengolah data, serta meubelair guna mendukung layanan pertanahan sementara.

"Evakuasi sementara dilakukan untuk mengamankan dokumen dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan," ujar Nusron.