Harga Minyak Naik Ditopang Kinclong Data Ekonomi China
Harga minyak mentah dunia naik pada Selasa (20/1) setelah data pertumbuhan ekonomi China menunjukkan optimisme permintaan.
Pasar juga mengamati dampak ancaman Presiden Donald Trump tentang peningkatan tarif AS terhadap negara-negara Eropa yang menentang keinginannya untuk mencaplok Greenland.
Harga minyak mentah berjangka Brent naik 19 sen atau 0,3 persen menjadi US$64,13 per barel. Sedangkan kontrak minyak mentah West Texas Intermediate AS naik 25 sen atau 0,4 persen menjadi $59,69 per barel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ekonomi China tumbuh 5,0 persen pada 2025, menurut data yang dirilis kemarin. Realisasi ini memenuhi target pemerintah.
Pengolahan minyak di kilang China pada tahun lalu meningkat 4,1 persen secara tahunan (yoy), sementara produksi minyak mentah tumbuh 1,5 persen, menurut data pemerintah. Keduanya berada pada level tertinggi sepanjang masa.
"Minyak Mentah WTI diperdagangkan sedikit lebih tinggi... mendapat dukungan dari data PDB China kuartal keempat 2025 yang lebih baik dari perkiraan," kata analis pasar IG, Tony Sycamore dikutip Reuters.
"Ketahanan di negara pengimpor minyak terbesar dunia ini memberikan dorongan pada sentimen permintaan," ucapnya.
Selama akhir pekan, pasar juga dibuat khawatir oleh ancaman Trump yang akan menerapkan tarif tambahan 10 persen mulai 1 Februari kepada negara-negara Eropa yang menghambatnya membeli Greenland. Tarif itu lali naik menjadi 25 persen pada 1 Juni jika AS gagal mencaplok Greenland.
Ancaman tarif Trump ditujukan kepada Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris.
Imbasnya, investor melepas dolar AS sebagau respons hingga nilainya turun 0,3 persen terhadap mata uang lainnya. Scymore mengatakan kurs dolar AS yang lebih lemah membuat kontrak minyak berdenominasi dolar lebih murah bagi pemegang mata uang lain.
Pasar juga mengawasi sektor minyak Venezuela dengan cermat setelah Trump mengatakan AS akan menjalankan industri tersebut setelah penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
(pta)