Calon Deputi Gubernur BI Solikin Usung Kebijakan 'SEMANGKA' ke DPR

Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menyampaikan 8 strategi kebijakan dengan istilah 'SEMANGKA' untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional di hadapan Komisi XI DPR RI, saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Solikin yang saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI mengatakan strategi tersebut dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk menopang program Asta Cita Pemerintah.

"Jadi delapan strategi 'SEMANGKA' ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus menopang program Asta Cita pemerintah," ujar Solikin dalam rapat dengar pendapat umum calon Deputi Gubernur Bank Indonesia bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (23/1).

Solikin menjelaskan alasan pemilihan 'SEMANGKA' yang mencakup berbagai kebijakan moneter sebagai sumber keberlanjutan dalam mendukung dan mewujudkan Asta Cita pemerintah.

"Jadi kulit hijau ini merepresentasikan tata kelola yang tertib karena semangka itu juga kulitnya halus pak dari luar. Daging merah melembangkan kesejahteraan rakyat, kuning pun juga sama pak melambangkan kesejahteraan rakyat, dan bijinya menjadi sumber keberlanjutan," terangnya.

Adapun 'SEMANGKA' adalah singkatan dalam berbagai langkah kebijakan moneter yang ia rancang.

Pertama, huruf 'S' adalah stabilitas makroekonomi dan keuangan. Kebijakan ini sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak, stabilitas nilai tukar rupiah, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.

"Untuk menopangnya BI selama ini menerapkan bauran strategi kebijakan yang terintegrasi mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah dan mendukung ekonomi berkelanjutan," kata Solikin.

Kedua, huruf 'E' adalah ekonomi syariah dan pesantren sebagai modal sosial pendorong produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, huruf 'M' adalah makroprudensial inovatif sebagai instrumen kunci pendorong intermediasi pembiayaan yang optimal seimbang dan inklusi di tengah keterbatasan ruang instrumen kebijakan yang lainnya.

Keempat, huruf 'A' adalah akselerasi reformasi struktural. Kebijakan ini adalah syarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.

Kelima, huruf 'N' adalah navigasi stabilitas harga pangan yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.

"Di mana ini diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar status makroekonomi pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional," jelas Solikin.

Keenam, huruf 'G' adalah gerak UMKM dan ekonomi kreatif. Kebijakan ini dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.

Ketujuh, huruf 'K' adalah keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Kebijakan ini bermaksud transformasi sistem pembayaran dan mengakselerasi secara konsisten sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.

Terakhir, huruf 'A' adalah aksi bersama, sinergi dan kolaborasi. Solikin menjelaskan dengan ketidakpastian dan kompleksitas semakin tinggi BI tidak bisa bekerja sendiri sehingga diperlukan sinergi antar otoritas, industri serta masyarakat yang menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktural ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.

"bersama industri dan masyarakat akan melakukan kolaborasi yang katalistik, kolaborasi yang berorientasi kepada jangka panjang, kepentingan yang inklusif agar kebijakan saling memperkuat dan berdampak nyata bagi perekonomian," ungkap Solikin.