Survei WEF: Pengangguran Jadi Ancaman Terbesar Ekonomi RI 2026-2028
Survei World Economic Forum (WEF) memperingatkan pengangguran menjadi risiko terbesar bagi perekonomian Indonesia pada periode 2026-2028, di tengah target pertumbuhan ekonomi nasional yang agresif.
Peringatan tersebut tertuang dalam Global Risks Report 2026 yang dirilis pekan ini. Laporan tersebut melibatkan lebih dari 11 ribu pemimpin bisnis di 116 negara dan memetakan prioritas risiko ekonomi di masing-masing negara.
Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pemimpin bisnis menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai ancaman utama bagi Indonesia dalam tiga tahun ke depan. Indonesia tercatat sebagai satu dari 27 negara yang menempatkan risiko tersebut di peringkat pertama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Forum global itu menilai melemahnya prospek kerja tidak hanya berdampak pada kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial dan politik.
Lihat Juga : |
"Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi," tulis WEF dalam laporan tersebut.
Laporan WEF menjelaskan, keterbatasan peluang ekonomi mencerminkan persoalan struktural di pasar tenaga kerja, mulai dari stagnasi upah, meningkatnya pengangguran dan setengah menganggur, hingga melemahnya perlindungan hak pekerja.
Pergeseran tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses pendidikan dan teknologi turut memperbesar resiko tersebut.
Hal itu diamini oleh Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang yang melihat fenomena itu nyata di lapangan.
"Realitasnya bisa kita lihat ketika ada lowongan pekerjaan, yang dibutuhkan 10 orang tapi yang melamar ribuan, ini indikator bahwa jumlah pengangguran dan pencari kerja tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com pada Rabu (21/1).
Ia mencatat, setiap tahun Indonesia menghasilkan hampir 3 juta calon tenaga kerja dari lulusan SMA, SMK, diploma hingga sarjana. Jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja, penumpukan pengangguran sulit dihindari, terlebih dengan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi lokal maupun global.
Karenanya, Sarman mendorong pemerintah mempercepat berbagai program strategis nasional yang mampu menyerap tenaga kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi, serta menarik investasi berbasis padat karya.
"Dalam jangka pendek, pemerintah perlu memperluas program magang nasional dan program padat karya yang banyak melibatkan tenaga muda di daerah. Uang saku yang mereka peroleh akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," terangnya.
Senada, Kepala Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam menilai tantangan ketenagakerjaan Indonesia juga berkaitan dengan melemahnya ekonomi kelas menengah akibat kualitas pekerjaan yang relatif rendah.
"Ini ditandai dengan meningkatnya pekerja sektor informal, sekalipun angka pengangguran turun. Menurunnya kualitas pekerjaan menciptakan multiplier effect terhadap permintaan yang melemah dan pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi," ujar Bob saat dihubungi terpisah.
Bob menambahkan, daya serap tenaga kerja dari investasi juga terus menurun. Lima tahun lalu, investasi Rp1 triliun mampu menciptakan sekitar 4.000 lapangan kerja baru, namun kini hanya sekitar 1.400 lapangan kerja.
"Karena kebanyakan investasi yang masuk adalah sektor padat modal dan ekstraksi yang tidak banyak menyerap tenaga kerja," katanya.
Menurut Bob, pemulihan ekonomi kelas menengah harus menjadi prioritas melalui stimulus permintaan dan kebijakan counter cyclical. Ia juga mendorong pemerintah memberi prioritas pada investasi sektor industri pengolahan dan pemrosesan yang memiliki daya serap tenaga kerja lebih besar.
Selain pengangguran, survei WEF mencatat risiko layanan publik dan perlindungan sosial yang tidak memadai berada di peringkat kedua, disusul dampak negatif teknologi kecerdasan buatan (AI) di posisi ketiga.
Sementara itu, risiko penurunan ekonomi dan inflasi masing-masing menempati peringkat keempat dan kelima, mencerminkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat dan ketahanan pertumbuhan ekonomi nasional.
(lau/sfr)