Prabowo Bawa Oleh-oleh Rp91,6 T dari Eropa, Apa Efeknya ke Ekonomi RI?

Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan ke Eropa dengan membawa kesepakatan investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun.

Angka tersebut mencuri perhatian publik kendati pertanyaan utamanya bukan sekadar seberapa besar nilai investasi, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi perekonomian Indonesia.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita menilai dalam jangka pendek, hasil diplomasi ekonomi ini belum akan langsung terasa di kantong masyarakat.

Meski demikian, ia melihat ada dampak penting dari sisi psikologis dan persepsi pasar terhadap ekonomi nasional.

"Dari sisi jangka pendek, 'oleh-oleh' diplomasi ini dampaknya belum akan langsung terasa di kantong masyarakat, tetapi cukup penting untuk memperbaiki sentimen dan ekspektasi terhadap ekonomi nasional," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Senin (26/1).

Menurutnya, kesepakatan investasi dengan Inggris memberi sinyal kuat bahwa Indonesia masih dipandang sebagai mitra strategis global, khususnya di sektor maritim.

Persepsi ini berpotensi memengaruhi sikap investor internasional, nilai tukar rupiah, hingga kepercayaan pelaku usaha domestik. Dalam banyak kasus, perubahan sentimen justru menjadi faktor awal sebelum realisasi investasi benar-benar terjadi.

Dalam jangka menengah, Ronny melihat potensi dampak yang lebih konkret, terutama dari rencana pembangunan 1.582 kapal ikan di dalam negeri. Ia menilai proyek ini dapat memicu efek berantai ke berbagai sektor, mulai dari industri galangan kapal, baja, komponen, hingga logistik dan kawasan pesisir.

Proyeksi penyerapan tenaga kerja hingga 600 ribu orang dinilainya realistis, selama implementasi benar-benar berpihak pada kandungan lokal.

Namun, Ronny menegaskan keberhasilan proyek bukan ditentukan oleh banyaknya nota kesepahaman yang ditandatangani, melainkan oleh konsistensi pelaksanaan di lapangan.

"Kuncinya bukan pada MoU, tapi eksekusi. Banyak negara jago tanda tangan, tapi tak banyak yang konsisten mengeksekusi," katanya.

Selain sektor industri, Ronny juga menilai kerja sama pendidikan dengan 24 universitas Inggris sebagai bagian penting dari investasi jangka menengah-panjang.

Meski tidak langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam waktu dekat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dianggap krusial bagi daya saing Indonesia lima hingga 10 tahun ke depan, terutama di sektor maritim, teknologi, dan tata kelola pemerintahan.

Ia juga menyoroti keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace untuk Gaza sebagai elemen soft power yang dapat memperkuat posisi geopolitik dan diplomasi ekonomi Indonesia.

Dalam konteks ekonomi global, reputasi politik luar negeri yang aktif dan kredibel kerap menjadi modal tambahan untuk membuka akses pasar, memperluas kerja sama multilateral, dan meningkatkan kepercayaan mitra dagang.

Kendati, Ronny mengingatkan hasil akhir diplomasi ekonomi Prabowo akan sangat ditentukan oleh kecepatan realisasi proyek, konsistensi kebijakan lintas kementerian, serta keberpihakan pada industri dan tenaga kerja domestik.

"Kalau ketiganya jalan, ini bisa jadi salah satu diplomasi ekonomi paling produktif dalam satu dekade terakhir. Tapi kalau tidak, ya hasilnya hanya akan berupa foto bersama dan siaran pers aja," tegasnya.

Di sisi lain, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengingatkan publik agar tidak larut dalam euforia angka investasi. Menurutnya, narasi presiden membawa 'oleh-oleh' investasi sejatinya bukan hal baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia.

"Cerita presiden bawa oleh-oleh investasi ini sudah ada sejak zaman Jokowi jadi Presiden," ujar Huda.

Ia mencontohkan kunjungan Presiden ke-7 Jokowi ke Amerika Serikat (AS) yang sempat diklaim membawa komitmen investasi besar dari perusahaan milik Elon Musk.

Namun, hingga kini realisasi proyek tersebut belum terlihat jelas, baik dari sisi lokasi pabrik, penyerapan tenaga kerja, maupun dampaknya terhadap ekonomi daerah.

Bagi Huda, persoalan utama terletak pada lemahnya tindak lanjut dari komitmen tersebut. Tanpa kebijakan yang konsisten dan eksekusi yang kuat, investasi hanya berhenti di level wacana.

Ia juga menyoroti masih banyaknya pekerjaan rumah pemerintah, mulai dari isu lingkungan hingga praktik pungutan liar, yang dapat menggerus minat investor.

"Akhirnya, yang terjadi adalah hanya omon-omon saja, tidak ada dampak bagi ekonomi," katanya.

Presiden Prabowo Subianto membawa pulang kesepakatan investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun sepulang dari kunjungan ke Inggris, Swiss, dan Prancis.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut salah satu capaian strategis tersebut adalah kerja sama investasi di bidang maritim dengan Inggris, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi di dalam negeri dan diproyeksikan menyerap hingga 600 ribu tenaga kerja.

Selain itu, Indonesia menjalin kerja sama pendidikan dengan 24 universitas terbaik di Inggris, khususnya di bidang kedokteran serta sains, teknologi, dan matematika (STEM). Indonesia juga resmi bergabung dalam Board of Peace untuk mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.

Dalam rangkaian lawatan itu, Prabowo juga memaparkan konsep ekonomi nasional 'Prabowonomics' di World Economic Forum (WEF) Davos, Swiss, serta memperkuat kerja sama strategis dengan Prancis di berbagai sektor.