BGN soal SPPG Putus MBG Siswa Gara-gara Orang Tua Kritik Menu: Arogan

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang sangat menyayangkan sikap salah seorang Kepala SPPG di Kabupaten Pesawaran, Lampung, yang menyetop pemberian Makanan Bergizi Gratis (MBG) siswa karena orang tuanya mengkritik menu.

Kasus SPPG di Lampung yang menghukum siswa dengan mencabut jatah pemberian MBG itupun viral di media sosial. Kepala Dapur SPPG Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Dewi Ratih menyetop pemberian MBG kepada dua orang anak lantaran orang tua mereka mengritik menu MBG di media sosial.

Merespons itu, Nanik menilai sikap SPPG tersebut arogan. Padahal, masukan dari penerima manfaat seharusnya didengarkan demi perbaikan pelaksanaan program MBG.

"Itu namanya arogan. Kritik, saran, dan masukan harus kita dengarkan dengan baik, untuk perbaikan," ujar Nanik dalam acara koordinasi dan evaluasi bersama Forkompimda dan seluruh kepala SPPG se-Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, Senin (26/1).

Nanik justru mempersilakan warga untuk mengunggah gambar ataupun video menu dapur MBG yang dikonsumsi anak-anak mereka ke media sosial.

Unggahan juga diizinkan untuk menu yang bermasalah, termasuk yang nilainya tidak sesuai dengan pagu anggaran Rp10 ribu.

"Saya tidak pernah melarang orang tua siswa, guru, atau siapa pun untuk mengunggah menu MBG," imbuhnya.

Nanik menyarankan pengunggah gambar maupun video terkait MBG di media sosial itu mencantumkan keterangan yang lengkap tentang menu MBG yang diunggahnya itu, seperti keterangan waktu, alamat sekolah hingga nama SPPG yang mendistribusikan hidangan MBG.

Ia memastikan keterangan lengkap itu bukan dipakai untuk upaya intimidasi.

"Keterangan yang detil itu justru sangat penting, agar BGN bekerja sama dengan lembaga dan kementerian lain bisa segera melacak, memastikan apa yang sebenarnya terjadi, dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.

Menurut Nanik, unggahan menu MBG, apapun bentuknya, adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap program MBG.

Hal ini penting, sebagai bentuk transparansi agar program unggulan pemerintah Presiden Prabowo Subianto ini bisa terus disempurnakan.

Saat ini, sambung Nanik, baru ada sekitar 70 orang anggota tim pemantauan dan pengawasan SPPG. Mereka bekerja 24 jam untuk mengawasi seluruh SPPG di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini masih sangat kurang, jika dibandingkan dengan jumlah SPPG yang telah beroperasi.

"Jadi kami justru sangat berterima kasih jika ada banyak saran, masukan, dan juga pengawasan dari orang tua murid, guru, maupun warga masyarakat lainnya," kata Nanik.