Pemerintah Kebut Reformasi BEI Jadi Perusahaan, Danantara Siap Masuk
Pemerintah mempercepat agenda perubahan status Bursa Efek Indonesia (BEI) menjadi perusahaan (demutualisasi) sebagai bagian dari penguatan tata kelola pasar modal nasional.
Percepatan ini dilakukan di tengah tekanan pasar menyusul perubahan perlakuan indeks oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Demutualisasi merupakan proses perubahan status BEI dari organisasi berbasis keanggotaan menjadi entitas berbentuk perusahaan yang dapat dimiliki oleh publik atau pihak lain.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan demutualisasi bertujuan menjaga stabilitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia, mengurangi benturan kepentingan antara pengelola bursa dan anggota bursa, serta pintu masuknya investasi.
"Demutualisasi bursa ini akan membuka investasi, termasuk dari Danantara dan agensi lainnya. Tahapannya sudah masuk dalam Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) dan proses ini dapat dilanjutkan dengan bursa go public pada tahap berikutnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).
Airlangga menegaskan reformasi bursa yang tengah dijalankan pemerintah tidak akan mengganggu posisi Indonesia sebagai negara emerging market. Sebaliknya, langkah tersebut dinilai justru akan meningkatkan stabilitas dan kredibilitas pasar modal di mata investor global.
"Tidak (mengganggu), justru akan memperkuat stabilitas karena sudah setara dengan praktik di berbagai negara," katanya.
Menanggapi rencana tersebut, Chief Executive Officer (CEO) Danantara Rosan Roeslani menyatakan pihaknya terbuka untuk masuk sebagai pemegang saham BEI setelah proses demutualisasi terealisasi.
"Kita terbuka. Kalau sudah terjadi demutualisasi, tentunya ada keinginan untuk masuk juga," kata Rosan.
Ia menambahkan mekanisme masuknya Danantara, termasuk kemungkinan melalui penawaran umum perdana saham (IPO) atau skema lainnya, masih akan dikaji. Danantara siap mengikuti struktur terbaik yang ditetapkan pemerintah dan regulator.
"Kita lihat nanti struktur yang terbaik," ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan Danantara tidak harus melalui perusahaan sekuritas tertentu dan dapat dilakukan secara langsung. Namun demikian, Danantara masih menunggu tahapan kebijakan yang saat ini sedang berproses.
"Stage-nya memang belum di kita, tapi pada dasarnya kita selalu siap," katanya.
Selain demutualisasi, pemerintah juga mendorong peningkatan ketentuan free float saham dari 7,5 persen menjadi 15 persen. Kebijakan tersebut ditargetkan mulai berlaku pada Maret dan diharapkan dapat meningkatkan likuiditas serta memperkuat transparansi pasar modal.
Pemerintah berharap percepatan demutualisasi dan peningkatan free float dapat memperkuat stabilitas perdagangan saham serta meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah IHSG sempat tertekan tajam pada perdagangan sebelumnya.
"Thailand 15 persen, Singapura dan Filipina 10 persen, Inggris 10 persen. Jadi kita ambil angka yang relatif lebih terbuka dengan tata kelola yang lebih baik," ujar Airlangga.
(lau/pta)