Suara Pengamat soal Kondisi Ekonomi RI di Tengah Alarm Moody's Cs
Moody's Investors Service (Moody's) memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif, sementara untuk afirmasi peringkat kredit bertahan di level Baa2 (satu tingkat di atas batas investment grade).
Lembaga pemeringkat kredit global tersebut menyoroti meningkatnya ketidakpastian dan koherensi yang terjadi dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Hal itu sejalan dengan komunikasi kebijakan yang dianggap lemah, sehingga meningkatkan risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.
"(Itu) dapat membebani stabilitas ekonomi dan fiskal, serta meningkatkan volatilitas pasar," tulis Moody's dikutip Tradingview, Kamis (5/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping itu, risiko tata kelola dan kelembagaan yang muncul juga dapat memengaruhi kepercayaan investor. Hal itu berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan mempertaruhkan ketahanan ekonomi jangka panjang.
Sebelum rilis outlook dari Moody's, bank investasi Goldman Sachs dan UBS juga menurunkan rekomendasi mereka untuk saham-saham Indonesia pada Kamis (29/1).
Keputusan itu muncul setelah lembaga penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), menyoroti masalah transparansi dan risiko penurunan status Indonesia menjadi pasar negara berkembang.
Goldman Sachs Group Inc. memangkas peringkat saham Indonesia menjadi underweight. Dalam laporannya, analis perusahaan menilai kekhawatiran MSCI dapat memicu arus keluar lebih dari US$13 miliar jika pasar Indonesia diturunkan statusnya.
"Kami memperkirakan penjualan pasif lebih lanjut dan menganggap perkembangan ini sebagai hambatan yang akan menghambat kinerja pasar," tulis Analis Goldman Sachs, Timothy Moe dkk, dalam sebuah laporan yang dilansir Bloomberg.
Para ahli strategi di UBS AG juga menurunkan peringkat saham Indonesia menjadi netral.
Keputusan MSCI muncul ketika aliran modal asing keluar di tengah kekhawatiran tentang bagaimana Presiden Prabowo Subianto memperluas defisit fiskal, serta meningkatkan keterlibatan negara di pasar keuangan.
"Peringatan MSCI datang pada waktu yang tidak tepat," ujar Manajer Portofolio Allspring Global Investments Gary Tan yang berbasis di Singapura, seperti dilansir Reuters.
"Hal ini memicu respons khas 'jual dulu, baru bertanya kemudian' dari investor pasif dan yang berorientasi pada tolok ukur, yang mengakibatkan koreksi tajam dalam jangka pendek," tambah Tan.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan pasar modal Indonesia di mata asing?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai pasar modal Indonesia di mata asing masih di fase wait and see. Fundamental makro ekonomi Indonesia masih relatif solid, seperti utang pemerintah terkendali, sektor perbankan terbilang stabil, dan basis domestik kuat. Namun di sisi lain ada sentimen global yang melihat Indonesia masih kehilangan kejelasan arah kebijakan.
"Terutama di pasar keuangan. Masih unpredictable di mata investor," ujar Ronny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (6/2).
Ia menegaskan pasar modal Indonesia masih layak di mata asing tetapi saat ini Indonesia lebih cocok untuk investor jangka panjang, bukan investor yang sensitif terhadap sinyal kebijakan.
"Ibarat kata, investor asing seperti pilot, mereka masih bisa terbang di cuaca buruk, tapi butuh radar dan menara kontrol yang jelas. Nah, yang dipangkas Moody's dan disorot Goldman dan MSCI bukan ekonominya semata, tapi ketidakpastian policy framework. Policy framework ini ibarat radar dan menara kontrol bagi mereka," terangnya.
Ronny pun mengungkapkan terdapat tiga masalah utama, khususnya dalam pasar modal Indonesia. Pertama, ketidakpastian kebijakan (policy uncertainty). Hal ini membuat pasar melihat seringnya terjadi perubahan aturan, komunikasi kebijakan yang kurang sinkron antarotoritas, serta kecenderungan kebijakan yang reaktif membuat investor sulit memproyeksikan risiko.
Kedua, transparansi dan governance pasar modal. Menurutnya, investor global sensitif terhadap isu rule of law, perlindungan investor minoritas, dan konsistensi penegakan aturan. Ketiga, dominasi kebijakan non-market friendly. Hal ini karena terdapat kesan pasar modal sering diperlakukan sebagai instrumen pendukung kebijakan, bukan ekosistem yang perlu dijaga independensinya.
"Pasar global kurang suka jika mekanisme harga terlalu sering 'diintervensi', sekalipun judulnya niat baik," katanya.
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan masalah transparansi bursa, yakni penerima manfaat akhir dari saham (beneficial ownership) di Indonesia masih abu-abu. Hal ini seperti praktik pump and dump yang melibatkan pemegang saham pengendali dan afiliasinya.
Bhima menjelaskan praktik pump and dump adalah ketika pemegang saham pengendali bekerja sama dengan entitas lain yang seolah tidak terafiliasi, membeli saham sekunder (nominee). Kemudian, dalam prosesnya disusun juga berbagai sentimen positif memanfaatkan influencer.
"Ini dikhawatirkan ada investor yang menggunakan entitas lain untuk saling jual-beli saham. Begitu harga naik, langsung di dump atau jual, yang rugi investor ritel." ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/2).
Menurutnya, dengan kondisi pasar modal saat ini, termasuk ketidakpastian kebijakan, Indonesia mulai dinilai berisiko medium sampai tinggi.
Kekhawatiran pasar juga dipicu demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan saham yang hendak dibeli oleh BPI Danantara sehingga memicu konflik kepentingan yang terlihat jelas.
"Kekhawatiran bertambah ketika demutualisasi BEI mau dibeli sahamnya oleh Danantara. Jelas memicu konflik kepentingan yang terang benderang. Investor akhirnya melihat bursa tidak independen," ujar Bhima.
(fln/pta)