Gus Ipul Ungkap 54 Juta Orang Miskin Belum Jadi Peserta PBI BPJS

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengakui salah sasaran dalam program Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) BPJS Kesehatan masih terjadi.

Berdasarkan data pemerintah, sebanyak 54 juta penduduk miskin belum tercatat sebagai penerima bantuan, sementara 15 juta warga yang tergolong mampu justru menerima iuran BPJS Kesehatan.

"Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), masih ada penduduk desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI-JK, sementara sebagian desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima," ujar Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2).

Ia merinci, jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan PBI-JK dari kelompok desil 1 hingga 5 mencapai lebih dari 54 juta jiwa.

Sementara itu, kelompok desil 6 hingga 10 serta non-desil yang seharusnya tidak berhak menerima bantuan justru masih tercatat sebagai penerima, dengan jumlah mencapai lebih dari 15 juta orang.

Gus Ipul menjelaskan data tersebut merupakan hasil pemutakhiran pada 2025.

Oleh karena itu, Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menggunakan pendekatan pembagian desil sebagai dasar perbaikan penyaluran bantuan sosial, termasuk PBI-JK.

Namun, ia mengakui proses verifikasi dan validasi data belum optimal. Sepanjang 2025, pemerintah baru mampu melakukan pencocokan data terhadap sekitar 12 juta kepala keluarga, dari total kebutuhan lebih dari 35 juta kepala keluarga.

"Kita masih perlu melakukan cross-check yang jauh lebih luas. Karena itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat," ujarnya.

Meski demikian, Gus Ipul menilai upaya tersebut masih belum cukup dan diperlukan langkah yang lebih nyata agar akurasi data penerima bantuan terus membaik dari tahun ke tahun.

"Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat," sambung Gus Ipul.

Ia menambahkan, pemerintah telah melakukan pengalihan penerima PBI-JK secara bertahap sejak Mei 2025 hingga Januari 2026. Langkah tersebut diklaim mampu menekan kesalahan sasaran, baik inclusion error maupun exclusion error, secara signifikan.

"Sebenarnya, kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK," pungkasnya.