SPBU Swasta Wajib Beli Solar Pertamina Mulai April 2026
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan seluruh SPBU swasta harus membeli bahan bakar diesel (solar) dari PT Pertamina (Persero) mulai April 2026.
Pembelian yang diatur dengan skema business to business (B2B) itu sejalan dengan target pemerintah menghentikan impor solar tahun ini.
"Kita bersurat ke seluruh badan usaha. Kita sampaikan 2026 ini sampai dengan Maret 2026, kita masih menggunakan kuota (impor solar) 2025. Tapi sisanya setelah April ke atas segera dapat melakukan B2B dengan Pertamina untuk solar," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman dalam unggahan podcast kanal Youtube Kementerian ESDM, Minggu (8/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hingga kini, Laode mengklaim pihaknya belum menerima penolakan dari pihak swasta. Namun, Kementerian ESDM mendapat permintaan dari swasta untuk membantu memfasilitasi pertemuan dengan Pertamina.
"Responsnya ada yang minta kita fasilitasi. Jadi mungkin mereka masih malu-malu ketemu (Pertamina), minta difasilitasi oleh kita," tambah Laode.
Pada Januari lalu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan impor bahan BBM jenissolarmulai awal tahun ini. Karenanya, perusahaan swasta yang membutuhkan wajib beli ke PT Pertamina (Persero).
Kebijakan ini sejalan dengan diresmikannya Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan milik Pertamina.
"Begitu (proyek ini) diresmikan, maka insyaallah kita tahun ini kita tidak lagi melakukan impor solar. Kita sudah mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar," ujar Bahlil di Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1) lalu.
Dengan beroperasinya RDMP Kilang Balikpapan, Pertamina bisa memproduksi semua jenis solar, baik CN48 maupun CN51. Oleh sebab itu, tak ada alasan untuk melakukan impor.
"(Swasta beli ke Pertamina) Oh iya dong, semuanya," imbuhnya.
Sementara itu, sejumlah SPBU swasta kehabisan stok BBM sejak bulan lalu. Salah satu badan usaha yang mengalami hal tersebut adalah Shell.
President Director and Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian mengungkap pihaknya tetap berkoordinasi dengan pemerintah terkait permohonan rekomendasi impor BBM tahun 2026 sesuai dengan tata laksana yang berlaku.
"Shell Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM selama ini, sehingga kami dapat mendistribusikan berbagai varian produk BBM berkualitas melalui mitra kami," ungkap Ingrid, dikutip Detikoto, Kamis (29/1).
(sfr)