Pemerintah Perkuat Mesin Pertumbuhan untuk Akselerasi Ekonomi Nasional

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui kebijakan yang adaptif. Dengan kinerja yang konsisten dan reformasi struktural yang terus berjalan, ekonomi Indonesia dinilai berada pada fase percepatan transformasi.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2), Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan apresiasi atas kinerja tahun pertama Kabinet Merah Putih. Ia menilai capaian ekonomi merupakan hasil kerja kolektif jajaran pemerintah yang berjalan sesuai arah kebijakan nasional.

"Semua pencapaian kita yang kita harus bangga adalah hasil kerja keras seluruh tim yang saya pimpin. Mereka sungguh-sungguh adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/2).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,11 persen secara tahunan. Konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98 persen dan menjadi penopang utama aktivitas ekonomi domestik.

Pemerintah menilai capaian tersebut didukung efektivitas stimulus yang tepat sasaran, stabilitas harga yang terjaga, serta meningkatnya mobilitas masyarakat. Aktivitas ekonomi pada periode hari besar keagamaan dan akhir tahun turut memberikan kontribusi terhadap kinerja tersebut.

Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen dengan potensi mencapai 5,6 persen. Target ini didukung penguatan belanja pemerintah, peningkatan investasi swasta, serta optimalisasi peran Danantara sebagai katalis investasi strategis.

"Seperti pesawat yang sempat tertunda lepas landas di masa lalu karena gangguan global, kini kita siapkan seluruh mesin produksi untuk bergerak selaras. Dalam dua tahun ke depan, kita optimistis ekonomi Indonesia siap take off menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan," pungkas Airlangga.

Kehadiran Presiden dalam forum tersebut dipandang sebagai sinyal konsistensi arah kebijakan ekonomi nasional. Pemerintah menilai fase saat ini sebagai momentum untuk memperkuat daya saing, menjaga stabilitas, serta memperluas penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

(rir)