Strategi Kemenperin Redam Dampak Pajak Karbon CBAM ke Ekspor Baja RI
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyiapkan sejumlah strategi untuk meredam dampak penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Uni Eropa terhadap kinerja ekspor baja nasional.
Kebijakan ini berlaku sejak 1 Januari 2026 terhadap sejumlah komoditas impor yang masuk ke wilayah tersebut, termasuk baja.
Bagi importir UE, termasuk Indonesia, wajib membeli sertifikat CBAM sesuai emisi produk, yang harganya terkait dengan harga karbon di EU ETS (Sistem Perdagangan Emisi UE).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan industri baja nasional perlu melakukan transformasi menuju industri hijau apabila menjadikan Eropa sebagai tujuan ekspor utama.
"Industri baja di Indonesia apabila menjadikan Eropa sebagai negara tujuan ekspor maka perlu mempersiapkan untuk bertransformasi menuju industri baja hijau guna mengantisipasi CBAM," ujar Emmy kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Menurut Emmy, kebijakan pajak karbon tersebut dinilai berpotensi menekan daya saing produk besi dan baja Indonesia di pasar Eropa jika tidak diantisipasi sejak dini. Salah satunya dengan perubahan menuju industri lebih hijau.
"Kebijakan fiskal non fiskal dan dukungan teknologi sangat krusial agar produk besi baja nasional tidak kehilangan daya saing dan pangsa pasar di Eropa serta pasar global lainnya," jelasnya.
Kemenperin mempunyai tiga strategi yang akan dilakukan untuk meredam dampak penerapan pajak karbon CBAM tersebut.
Pertama, melakukan transisi teknologi dengan mengoptimalkan jalur produksi yang menghasilkan emisi jauh lebih rendah. Langkah ini dinilai penting untuk menekan intensitas karbon produk besi dan baja yang diekspor.
Kedua, mendukung adopsi teknologi net-zero emission sebagai bagian dari strategi jangka panjang industri baja nasional agar sejalan dengan tuntutan pasar global yang semakin ketat terhadap aspek keberlanjutan.
Ketiga, mempersiapkan data emisi yang akurat. Industri baja diminta mempersiapkan sistem pencatatan dan pelaporan emisi yang sesuai dengan standar CBAM agar proses ekspor ke Uni Eropa tidak terkendala regulasi.
"Strategi yang dilakukan adalah transisi teknologi, mendukung adopsi teknologi net-zero emission, serta mempersiapkan data emisi akurat dan membangun sistem pelaporan sesuai standar CBAM," tegas Emmy.
Berdasarkan data Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA), pada 2024, total ekspor baja Indonesia mencapai sekitar 21,5 juta ton, dengan tujuan Uni Eropa sebesar 1,2 juta ton atau 5,6 persen.
Sementara pada 2025, hingga kuartal III, ekspor ke Uni Eropa meningkat menjadi sekitar 2,3 juta ton dari total 17,5 juta ton, atau setara 13,1 persen.
(ldy/sfr)