Bos Agrinas Buka Suara soal Impor 105 Ribu Mobil Pikap Bakal Ditunda
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota akhirnya buka suara soal saran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menunda impor kendaraan pikap dari India.
Menurutnya, sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Agrinas bakal mengikuti saran terbaik yang datang dari anggota dewan maupun pemerintah.
"Dari DPR bilang apa kami ikut, pemerintah bilang apa kami ikut. Pokoknya kami taat, setia, loyal kepada negara dan rakyat," kata Joao kepada media melalui pesan singkat, Senin (23/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta agar rencana impor mobil pikap untuk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tersebut ditunda.
Dasco mengaku telah menyampaikan usulan itu kepada pemerintah hingga Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air dari kunjungan luar negeri.
"Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri," ujar Dasco di kompleks parlemen, Senin (23/2).
Agrinas berencana mengimpor 105 ribu unit mobil pikap dari India pada tahun ini untuk mendukung operasional program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Rencana impor mencakup 35 ribu unit mobil pikap 4x4 produksi Mahindra & Mahindra Ltd, 35 ribu unit pikap 4x4 dari Tata Motors, serta 35 ribu unit truk roda enam dari produsen yang sama. Hingga saat ini, sekitar 200 unit pikap Mahindra dilaporkan telah tiba di Indonesia.
Agrinas merupakan pelaksana utama pembangunan Kopdes Merah Putih yang ditunjuk pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025. Kendaraan yang diimpor akan digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan logistik koperasi desa di berbagai wilayah Indonesia.
Program Kopdes Merah Putih dirancang pemerintah untuk memperkuat distribusi barang dan aktivitas ekonomi di tingkat desa, sehingga membutuhkan kendaraan operasional dalam jumlah besar.
Wacana impor tersebut menuai kritik dari pelaku industri karena dinilai berpotensi melemahkan industri otomotif dalam negeri.
(ldy/ins)