Mendag Temui Mendes Bahas Nasib Alfamart Cs di Desa, Apa Hasilnya?
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bertemu Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto untuk membahas keberadaan ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di desa pada Rabu (25/2).
Pertemuan itu membahas skema kolaborasi antara ritel modern dan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, termasuk pengaturan izin ekspansi minimarket di wilayah desa.
"Sudah kemarin (bertemu dengan Mendes)," ujar Budi di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Kamis (26/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menjelaskan koperasi desa pada dasarnya dibentuk untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di desa dan memperpendek jalur distribusi barang ke konsumen setempat.
Menurut Budi, kehadiran Kopdes Merah Putih justru bisa menjadi peluang kolaborasi dengan ritel modern dan distributor.
"Ini sebenarnya kesempatan bagus untuk saling kolaborasi dengan minimarket, dengan distributor untuk menyalurkan produknya melalui koperasi desa," katanya.
Ia menambahkan pola kemitraan semacam itu bukan hal baru. Selama ini, banyak toko kelontong yang mendapatkan suplai barang dari ritel modern maupun distributor besar.
Skema serupa dinilai dapat diterapkan pada koperasi desa, sehingga ritel modern tetap dapat menyalurkan produknya melalui jalur kemitraan.
Lihat Juga : |
Budi menjelaskan Kopdes Merah Putih memiliki cakupan usaha yang lebih luas dibandingkan sekadar minimarket. Selain menjual kebutuhan pokok dan produk konsumsi, koperasi desa juga bisa menjual alat pertanian, pupuk, hingga obat-obatan.
"Kopdes Merah Putih juga bisa berfungsi sebagai apotek, sebagai klinik, dan juga salah satu sebagai eksportir," ujarnya.
Terkait keberadaan ritel modern di desa, Budi menegaskan izin usaha sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Karena itu, keputusan mengenai pengembangan atau pembatasan ritel modern akan mempertimbangkan kebijakan masing-masing daerah.
"Perizinan untuk ritel modern itu kan diserahkan kepada pemerintah daerah. Jadi saya pikir pemerintah daerah akan bijak di dalam mengembangkan koperasinya untuk kemakmuran desa tersebut," ujarnya.
Lihat Juga : |
Selain membahas distribusi ritel, Budi juga mendorong agar Kopdes Merah Putih mampu masuk pasar ekspor. Ia menilai ekspor tidak hanya menjadi domain perusahaan besar atau pelaku usaha di kota.
"Kita ingin yang ekspor itu tidak hanya dari kota tetapi sampai desa bisa ekspor. Yang bisa ekspor tidak hanya perusahaan besar tetapi UMKM, koperasi merah putih juga harus bisa ekspor," ujar Budi.
Ia mencontohkan pelepasan ekspor produk kakao dari Kopdes Merah Putih Jembrana, Bali, yang telah dilakukan sebelumnya.
Ke depan, pemerintah akan memfasilitasi pelatihan kewirausahaan dan ekspor bagi pengelola koperasi desa, termasuk melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
"Nanti kita akan melakukan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya, pelatihan entrepreneur, salah satunya supaya bisa ekspor, dan kita fasilitasi dengan perwakilan kita yang ada di luar negeri," ujarnya.
Sementara itu, Mendes PDT Yandri Susanto sebelumnya menegaskan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih tidak berarti menutup ritel modern yang sudah beroperasi di desa.
Ia menyatakan dana desa tidak dipangkas, melainkan tata kelolanya yang diarahkan untuk memperkuat koperasi desa sebagai instrumen pemerataan ekonomi.
"Minimarket yang sudah ada, ya silakan jalan. Indomaret, Alfamart yang sudah ada, silakan jalan. Saya tidak pernah mengusulkan untuk ditutup," ujar Yandri, dikutip dari unggahan Instagram resminya, Selasa (24/2).
Namun, ia menekankan yang pemerintah lakukan adalah menghentikan penerbitan izin baru bagi ekspansi minimarket ke desa agar tidak mematikan usaha rakyat.
"Yang disetop itu izin baru. Jangan sampai minimarket-minimarket ini sampai ke desa-desa dan bisa mematikan usaha-usaha rakyat di desa," ujarnya.
Yandri menambahkan Kopdes Merah Putih ditargetkan menjadi alat pemerataan ekonomi di tingkat desa. Pasalnya, setidaknya 20 persen keuntungan operasional koperasi akan kembali menjadi pendapatan asli desa untuk mendukung pembangunan.
(del/sfr)