Luhut Prediksi Perang Iran Lawan AS-Israel Tak Akan Selesai 1 Bulan

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memprediksi perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel tidak akan selesai dalam waktu satu bulan.

Luhut memandang Iran sebagai bangsa pejuang (fighter) dan selama ribuan tahun menjadi bangsa yang tidak pernah dijajah. Meskipun beberapa pimpinan Iran yang terbunuh dalam perang, tetap tidak ada sinyal yang menunjukkan pelemahan serangan Teheran.

Oleh karena itu, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tersebut menilai Iran tidak berada dalam posisi yang menunjukkan tanda-tanda melemah. Inilah yang membuatnya memprediksi perang belum akan selesai dalam sebulan.

"Saya melihat perang ini tidak akan selesai dalam empat minggu atau satu bulan ke depan karena beberapa pemimpin mereka yang dibunuh (dan) tidak ada tanda-tanda melemah," kata Luhut dikutip dari unggahan di akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan pada Jumat (6/3).

Menurutnya, kekuatan persenjataan Iran juga menjadi faktor penting yang menentukan konflik ini akan berlangsung lama. Luhut menyinggung kemampuan roket dan drone Iran yang dinilai menjadi salah satu kunci dalam dinamika perang tersebut.

Luhut juga mengingatkan perang berlarut-larut ini berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia, terutama dari sisi energi. Hal ini berkaitan dengan kemungkinan terganggunya jalur distribusi energi global apabila Selat Hormuz ditutup.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur utama pengiriman minyak dunia, termasuk bagi sebagian impor minyak mentah Indonesia dari kawasan Timur Tengah. Karena itu, Luhut menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah apabila jalur tersebut benar-benar ditutup oleh Iran.

Ia turut mengutarakankekhawatirannya terkait dengan harga minyak dunia yang bisa mencapai US$100 per barel. Sekarang saja, harganya sudah US$78 per barel, di atas asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$70 per barel dalam APBN 2026.

"Padahal kita bikin di APBN US$70 ya. Jadi ini yang harus kita amati. Kalau sampai (perang) ini berkelanjutan, lama, harga minyak naik. Itu betul-betul harus kita cermati," imbuhnya.

Luhut mengimbau pemerintah perlu memperhatikan secara detail berapa lama cadangan BBM Indonesia dapat bertahan. Perhitungan tersebut harus dilakukan secara akurat. Jika cadangan memang dapat bertahan hingga 30 hari, maka pemerintah perlu memetakan sumber impor minyak selanjutnya.

"Dari mana kita harus import minyak, berapa cost-nya, berapa selisihnya, spa dampaknya pada APBN. Kita juga diskusi-diskusi terbuka di Dewan Ekonomi. Kita dengarkan pendapat-pendapat, bagaimana ini. Nanti kita berikan pendapat kita pada pemerintah," ujar Luhut.

Luhut pun mengajak masyarakat Indonesia tetap bersatu dalam menghadapi dampak dari konflik global ini. Ia menekankan pentingnya dukungan masyarakat terhadap pemerintah agar kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas nasional.

"Jangan ada yang berpikiran ekstrem ke sana, ke sini. Kita harus mendukung pemerintah supaya pemerintah bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang proaktif untuk menjaga ketahanan energi kita maupun pangan dan keamanan dalam negeri kita juga," ucapnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kondisi pangan dan energi nasional tetap aman saat periode Lebaran ini meski konflik di Timur Tengah masih memanas.

"Kita untuk Lebaran ini aman dari segi pangan dan kemudian dari segi energi juga relatif masih aman," katanya di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Rabu (4/3).

Menurutnya, kebutuhan energi termasuk LPG telah diamankan melalui diversifikasi sumber pasokan, salah satunya dari AS. Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dalam Agreement on Reciprocal Tariff (ART) antara Indonesia dan AS.

"Untuk kebutuhan energi kita sudah mencari sumber lain seperti dalam agreement on reciprocal tariff, kita mendapatkan alternatif daripada energi termasuk LPG dari Amerika," ucap Airlangga.

Pertamina juga telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan mitra di AS sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut. Melalui kesepakatan itu, Indonesia memiliki alternatif pasokan apabila suplai dari Timur Tengah terganggu akibat perang.

"Pertamina sudah membuat MoU, sehingga dengan demikian sumber lain juga sebetulnya secara paralel dipersiapkan seandainya suplai dari Timur Tengah betul-betul terganggu karena perang berkepanjangan," ujar Airlangga.

Ia menegaskan pemerintah terus memonitor perkembangan konflik di Timur Tengah untuk memastikan stabilitas pangan dan energi nasional tetap terjaga.