2 Dapur MBG di Ponorogo Ditutup usai Pemilik Ngaku-ngaku Cucu Menteri
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional dua dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ponorogo, Jawa Timur.
Penutupan dilakukan setelah muncul dugaan tekanan dari yayasan yang disebut dimiliki oleh seseorang yang mengklaim sebagai cucu seorang menteri.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang mengatakan keputusan tersebut diambil setelah dua kepala SPPG mendatangi dirinya untuk meminta perlindungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dua kepala SPPG dari Ponorogo ini jauh-jauh datang ke Blitar untuk menemui saya karena minta perlindungan," ujar Nanik dalam keterangan resmi, Senin (16/3).
Nanik mengungkapkan kedua pengelola dapur yang melapor adalah Kepala SPPG Ponorogo Kauman Somoroto Rizal Zulfikar Fikri dan Kepala SPPG Ponorogo Jambon Krebet Moch Syafi'i Misbachul Mufid.
Mereka mengeluhkan tekanan yang dialami selama beberapa bulan saat mengelola dapur MBG di bawah naungan Yayasan Bhakti Bhojana Nusantara.
Menurut pengaduan tersebut, pihak yayasan disebut kerap menekan kepala dapur, pengawas gizi, serta pengawas keuangan. Mereka bahkan disebut ditakut-takuti akan dilaporkan ke polisi atau pengacara jika tidak mengikuti arahan yayasan.
Selain itu, terdapat dugaan rekayasa dalam pembelian bahan pangan. Dari anggaran Rp10 ribu per porsi yang ditetapkan BGN untuk bahan makanan, pembelanjaan disebut hanya sekitar Rp6.500 per porsi.
Akibatnya, pengelola dapur mengaku harus menutup kekurangan biaya dari dana pribadi agar makanan yang diberikan kepada siswa tetap layak.
"Mau enggak mau, Pak, saya kasihan sama adik-adik siswa penerima manfaat," ujar Mufid.
Menindaklanjuti laporan tersebut, Nanik kemudian menugaskan Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah II Brigjen TNI Albertus Dony Dewantoro bersama tim untuk melakukan inspeksi langsung ke dua dapur tersebut.
"Hentikan! Kalau perlu selamanya, kalau mereka tidak menunjukkan perbaikan sikap mereka kepada kepala SPPG, pengawas gizi, dan pengawas keuangan," ujar Nanik.
Dalam proses penelusuran, BGN juga menghubungi menteri yang namanya disebut dalam klaim yayasan tersebut. Nanik mengatakan menteri yang dimaksud menegaskan tidak memiliki cucu dengan nama yang disebut sebagai pemilik dapur tersebut.
Ia juga meminta agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan keluarganya dalam pengelolaan SPPG.
Hasil inspeksi di lapangan juga menemukan sejumlah masalah pada fasilitas dapur. Tim pengawas mencatat kondisi dapur yang dinilai tidak memenuhi standar operasional program MBG.
Beberapa temuan antara lain lantai dapur mengelupas, dinding kotor dan berjamur, ruang pemorsian makanan yang tidak layak serta tanpa pendingin ruangan, hingga tidak adanya ruang istirahat dan fasilitas loker yang memadai bagi pekerja dapur.
Selain itu, instalasi pengolahan air limbah (IPAL) juga dinilai tidak memadai karena hanya menggunakan besi beton sederhana yang hampir meluap dan ditutup dengan papan tipis.
"Dapur-dapur ini sangat tidak layak untuk dilanjutkan," ujar Brigjen Dony.
BGN menyatakan operasional dua dapur tersebut dihentikan sementara hingga ada perbaikan terhadap fasilitas, tata kelola operasional, serta kepatuhan terhadap standar prosedur program MBG.
(del/sfr) Add
as a preferred source on Google