Pertamina Perketat Pengawasan Distribusi BBM di SPBU Trans Sumatra
PT Pertamina Patra Niaga bakal meningkatkan pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di jalur Trans Sumatra. Hal ini setelah banyak keluhan pemudik susahnya mencari energi di lintasan tersebut.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega mengatakan stok BBM perusahaan sangat lebih dari cukup di semua wilayah, termasuk jalur mudik Trans Sumatera. Karenanya, ia mencurigai ada kecurangan sehingga bakal memperketat pengawasan.
"Terkait Sumatra, tadi disampaikan ketersediaannya ada ya di pengecer. Itu berarti tidak langka, berarti ini masalah pengawasan. Kami sudah menggunakan sistem subsidi tepat, nanti kita akan telaah. Di dalam subsidi tepat ini kita bisa melakukan profiling," ujar Mars Ega dalam Konferensi Pers Kesiapan Satgas Ramadan dan Idulfitri 2026, Senin (16/3).
Menurutnya, hal ini sebagai masukan bagi perusahaan. Nantinya, pengawasan akan dilakukan lebih ketat melalui profiling nomor polisi kendaraan untuk memastikan bahwa tidak ada pembelian BBM melebihi kapasitas kendaraan pelanggan.
"Kami akan profiling nopol-nopol kendaraan yang sekiranya melakukan transaksi tidak wajar, baik secara volume maupun frekuensinya. Mungkin dia bolak-balik sehari bisa dua-tiga kali, ini kita akan bisa melakukan profiling itu," jelasnya.
Selain itu, Pertamina juga akan langsung melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan setempat, baik itu aparat penegak hukum maupun pemerintah daerah untuk bersama-sama melakukan pengawasan, pengetatan di area jalur Sumatra.
"Nah, ini mungkin dari sisi pengawasannya yang akan kita tingkatkan," tegasnya.
Pada kesempatan sama, Mars Ega juga memastikan kebutuhan BBM masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran tahun ini sangat aman. Meski ketahanan stok hanya 21-22 hari, tapi selalu diisi sehingga setelah hari ke 22 tetap akan ada.
"Perlu diketahui untuk Patra Niaga melakukan kontrak pengadaan itu sifatnya ada dua, ada yang term long-term, ada yang spot-spot. Kebanyakan yang long-term daripada yang spot. Hampir 90-95 persen itu sudah lock sebetulnya sebelum kejadian terjadi geopolitik di Timur Tengah kita sudah lock pengadaan tersebut," pungkasnya.
(ldy/sfr)