Pengamat: Kebijakan WFH Sehari Tak Cukup Tekan Konsumsi BBM Nasional
Rencana pemerintah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) satu hari dalam sepekan dinilai belum tentu signifikan menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Muhammad Faisal mengatakan WFH memang bisa menjadi strategi yang cukup efektif untuk menghemat BBM, terutama di wilayah perkotaan.
"Langkah untuk menerapkan WFH ini memang salah satu cara yang cukup bagus untuk menghemat konsumsi BBM, terutama di perkotaan yang banyak mengkonsumsi BBM untuk transportasi," ujar Faisal kepada CNNIndonesia.com, Selasa (24/3).
Menurutnya, kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya memiliki mobilitas tinggi dengan waktu tempuh panjang serta kemacetan yang membuat konsumsi BBM lebih boros.
Namun, ia menilai klaim penghematan hingga 20 persen seperti yang disampaikan pemerintah terlalu tinggi.
"Kalau secara angka, 20 persen itu sangat kasar sekali menurut saya, karena semestinya tidak sebesar itu," ujarnya.
Faisal menjelaskan, dampak WFH terbatas karena tidak semua pekerja terdampak kebijakan tersebut. Ia menyebut hanya sekitar 40 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor formal, dan tidak semuanya bisa menerapkan WFH.
"Dari 40 persen sektor formal itu, mungkin hanya separuhnya yang benar-benar bisa WFH. Tapi separuh yang lain tidak, karena tadi ada yang berkaitan dengan pelayanan publik itu cukup banyak. Di sektor kesehatan, kemudian konstruksi juga," jelasnya.
Dengan asumsi tersebut, ia memperkirakan hanya sekitar 32 persen pekerja yang terdampak kebijakan WFH dalam satu hari. Secara nasional, penghematan BBM diprediksi tidak akan mencapai 10 persen dalam setahun.
"Kemungkinan dalam satu tahun penghematan BBM-nya tidak sampai 10% secara nasional. Tapi kalau secara spasial, misalnya di Jakarta itu besar menurut saya, bahkan bisa lebih dari 20 persen kalau di Jakarta," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah perlu mengantisipasi dampak terhadap produktivitas serta mendorong kebijakan lain seperti penggunaan transportasi umum dan pembatasan BBM bersubsidi.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan WFH justru berpotensi tidak efektif, karena minim insentif bagi pekerja maupun perusahaan.
"Pengurangan konsumsi BBM dari WFH tidak signifikan karena masyarakat dan pelaku usaha akan menolak imbauan WFH," kata Bhima.
Ia menyebut pekerja khawatir produktivitas menurun dan berujung pada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Di sisi lain, pelaku usaha cenderung meningkatkan jam kerja pasca-Lebaran untuk menjaga omzet.
"Tidak ada insentif khusus bagi pekerja dan perusahaan yang melakukan WFH. Idealnya ada, misalnya bantuan subsidi upah," ujarnya.
Bhima juga menilai sektor padat karya dan layanan esensial tidak memungkinkan menerapkan WFH, sehingga kebijakan ini hanya efektif di instansi pemerintah.
"Sektor padat karya dan jasa esensial tidak mungkin mengikuti saran WFH. Akibatnya, himbauan WFH hanya efektif ke instansi pemerintah," ucap Bhima
Sebagai alternatif, ia menyarankan pemerintah lebih fokus pada subsidi transportasi publik dan percepatan elektrifikasi kendaraan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan WFH satu hari per pekan akan diterapkan bagi aparatur sipil negara (ASN) setelah Lebaran.
"WFH akan dirincikan. Tetapi sesudah Lebaran kita akan berlakukan, untuk ASN maupun imbauan untuk swasta, tetapi bukan yang bekerja di sektor pelayanan publik," ujarnya saat ditemui usai salat id di Jakarta, Sabtu (21/3).
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan tersebut secara kasar dapat menghemat konsumsi BBM hingga 20 persen.
"Ada hitungan kasar sekali, kira-kira 20 persen," kata Purbaya.
Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya menekankan pentingnya efisiensi energi melalui kebijakan seperti WFH di tengah ketidakpastian global.
"Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar," ujar Prabowo di Istana Negara, Jumat (13/3).
(lau/ins)