Penyaluran MBG Jadi 5 Hari, Pemerintah Incar Penghematan hingga Rp20 T
Pemerintah sedang mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan mengatur penyalurannya menjadi lima hari dalam sepekan.
"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3).
Ia mengatakan, ada pengecualian penyaluran MBG untuk asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Potensi penghematan anggaran dari rangkaian optimalisasi ini disebut Airlangga dapat mencapai Rp20 triliun.
Airlangga tidak menjelaskan secara rinci pengecualian apa yang akan diterapkan bagi daerah 3T, tetapi sebelumnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang telah mengungkapnya.
Nanik mengatakan distribusi makanan dalam program MBG telah diatur berdasarkan jenis dan ketahanannya.
Untuk anak sekolah tetap berjalan seperti biasa, yakni dengan skema distribusi lima hari. Kebijakan ini dinilai efektif untuk menjaga kualitas dan kesegaran bahan pangan yang digunakan dalam penyajian menu.
"Makanan fresh food dibagikan hanya lima hari untuk anak sekolah," kata Nanik dalam keterangan tertulis pada Selasa ini.
Sementara itu, untuk kategori bahan berisiko seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B), penanganannya tetap mengacu pada mekanisme yang telah berlaku.
"Untuk 3B, mekanisme pendistribusiannya seperti biasa sampai hari Sabtu," ujar Nanik.
Lebih lanjut, Nanik menjelaskan, khusus untuk wilayah 3T, pemerintah menerapkan pendekatan berbeda.
Di wilayah tersebut, distribusi makanan difokuskan pada bahan pangan kering yang tidak memerlukan pengolahan kompleks.
"Untuk wilayah 3T diberikan makanan kering, bukan makanan olahan. Contohnya seperti susu, buah, roti, dan bahan pangan lain yang lebih mudah disimpan serta didistribusikan," ucap Nanik.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan infrastruktur, akses distribusi, serta fasilitas penyimpanan di daerah 3T.
Dengan demikian, diharapkan seluruh penerima manfaat tetap mendapatkan asupan gizi yang layak meskipun berada di wilayah dengan tantangan logistik.
BGN menegaskan bahwa seluruh skema distribusi ini tetap mengacu pada standar gizi nasional serta prinsip keamanan pangan, guna memastikan program MBG berjalan efektif dan tepat sasaran.
(fln/sfr) Add
as a preferred source on Google