Apindo Sorot Risiko Penghematan Anggaran Negara ke Ekonomi
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons kebijakan pemerintah dalam menghadapi dinamika global akibat perang di Timur Tengah dengan mengusulkan upaya memfokuskan kembali anggaran kementerian dan lembaga.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan upaya tersebut perlu dilakukan apabila efisiensi anggaran menyentuh belanja produktif yang berkaitan erat dengan sektor riil.
Menurut Shinta, dampak kebijakan tersebut berpotensi meluas terhadap berbagai sektor, seperti konstruksi dan infrastruktur. Begitu juga industri pendukung seperti semen, baja, dan bahan bangunan, sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions (MICE), transportasi, hingga UMKM yang selama ini berada dalam rantai pasok belanja pemerintah.
"Dunia usaha memandang refocusing anggaran tetap penting untuk menjaga kredibilitas APBN dan stabilitas makro, namun idealnya dilakukan secara selektif dengan tetap menjaga belanja yang memiliki multiplier effect tinggi agar tidak mengorbankan produktivitas sektor terkait," ujar Shinta kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).
Selain itu, ia juga menyoroti terkait kebijakan pengaturan WFH. Shinta menilai pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan pada kebijakan internal masing-masing perusahaan. Hal tersebut agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan mengantisipasi sektor yang tidak termasuk dalam sektor-sektor yang dikecualikan.
Adapun Shinta menegaskan pentingnya ruang dialog dengan pelaku usaha agar dampak dari kebijakan WFH tidak menimbulkan disrupsi.
"Selain itu, perlu diperhatikan juga bahwa hampir 60 persen tenaga kerja Indonesia berada di sektor informal, sehingga implementasi dari kebijakan ini memiliki keterbatasan dari sisi jangkauan dan dampak," terangnya.
Lebih lanjut, ia juga menilai kenaikan harga minyak tidak hanya berdampak langsung pada sektor energi, tetapi juga menimbulkan efek lanjutan ke berbagai sektor. Hal tersebut melalui kenaikan biaya produksi dan distribusi yang berisiko mendorong inflasi dan menekan daya beli masyarakat.
"Pelemahan rupiah juga memberikan tekanan tambahan, khususnya bagi sektor manufaktur yang masih bergantung pada bahan baku impor," kata Shinta.
Mengacu pada data PMI manufaktur Indonesia pada Maret 2026 berada di level 50,1. Shinta menyampaikan angka tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur sebulan terakhir yang cenderung stagnan dan menjadi level terendah dalam delapan bulan terakhir.
Oleh karena itu, Shinta mengatakan stimulus yang dibutuhkan perlu menyasar sisi supply atau dunia usaha dan demand atau daya beli masyarakat secara bersamaan.
Dari sisi supply, menurut Shinta dunia usaha memerlukan kebijakan yang mampu menjaga biaya usaha tetap terkendali, arus kas tetap sehat, dan kepastian usaha tetap terjaga.
"Untuk itu, diperlukan akselerasi dalam menurunkan biaya berusaha, termasuk pajak, biaya logistik, biaya energi, serta biaya kepatuhan regulasi, disertai penguatan dukungan likuiditas," kata Shinta.
Di saat yang sama, ia menilai percepatan deregulasi dan debottlenecking berbagai peraturan yang menghambat produktivitas dunia usaha menjadi semakin penting. Dengan begitu, dukungan khusus bagi sektor padat karya juga diperlukan untuk menjaga keberlangsungan tenaga kerja.
"Selain itu, kelancaran rantai pasok dan logistik perlu dijaga agar tekanan global tidak semakin ditransmisikan ke dalam negeri. Dengan pendekatan yang terukur dan tepat sasaran, stabilitas ekonomi dapat tetap terjaga tanpa mengganggu keberlangsungan dunia usaha," pungkasnya.
(fln/ins)