Berapa Lama APBN Mampu Tahan Kenaikan Harga BBM Saat Minyak Bergolak?
Muhammad Falah Nafis | CNN Indonesia
Kamis, 02 Apr 2026 07:41 WIB
Bagikan:
url telah tercopy
Pemerintah membayar mahal karena menunda kenaikan BBM. Namun, ada ambang batas kritis di mana kenaikan harga bensin dan solar tak terhindarkan. (Foto: CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia --
Pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi lonjakanharga minyak dunia imbas dari perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel. Namun, menaikkan harga BBM tak jadi plihan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat beberapa hal transformasi dan perubahan dalam menghadapi perkembangan dan dinamika global geopolitik saat ini, termasuk efisiensi dan realokasi anggaran.
"Khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap Jumat demi efisiensi energi. Kebijakan tersebut diperkirakan dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun. Sementara, total pembelanjaan bahan BBM masyarakat yang berpotensi dihemat mencapai Rp59 triliun.
Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, dan kegiatan seremonial, dipangkas.
Kemudian, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga diubah menjadi sedang lima hari dalam sepekan. Penghematannya sekitar Rp20 triliun.
Dengan berbagai strategi itu, seberapa lama pemerintah mampu menahan kenaikan harga BBM agar APBN tak jebol?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menjelaskan secara teknis persoalannya bukan soal mampu atau tidak, tetapi seberapa mahal harga yang harus dibayar karena menunda berhadapan langsung dengan realitas.
Ronny menilai realokasi anggaran hanya memberi napas pendek, apakah hanya hitungan minggu atau bulan, tergantung seberapa besar deviasi harga minyak dari asumsi APBN. Subsidi dan kompensasi energi bekerja seperti kebocoran fiskal yang tidak terlihat, tetapi pasti terus membesar.
"Jadi kalau harga global bertahan tinggi, ruang fiskal akan cepat tergerus. Pemerintah dihadapkan pada pilihan klasik antara menambah utang, memangkas belanja lain, atau akhirnya menaikkan harga BBM juga. Dengan kata lain, kebijakan ini lebih mirip 'menunda kenaikan' daripada 'mencegah kenaikan'," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/4).
Ronny memproyeksi pemerintah mampu menahan kenaikan harga BBM sekitar 3-4 bulan, berdasarkan pendekatan realistis dengan melihat kapasitas APBN, fleksibilitas realokasi, dan pola konsumsi energi, serta skenario harga minyak moderat tinggi di US$85-US$95 per barel.
Pada skenario harga lebih minyak, sekitar US$95-US$110 per barel, daya tahan APBN turun menjadi sekitar 2-3 bulan. Ronny menilai setelah itu tekanan fiskal akan mulai terasa 'kurang nyaman' karena kompensasi energi bisa membengkak cepat dan mengganggu belanja prioritas lain.
"Di atas US$110 per barel adalah zona merah. Kemampuan bertahan biasanya hanya 1-2 bulan, kecuali pemerintah siap mengorbankan stabilitas fiskal secara serius. Intinya, setiap kenaikan US$10 bukan linear dampaknya, tapi eksponensial ke beban subsidi," imbuhnya.
Ronny mengatakan ambang kritis harga minyak ada di kisaran US$100-US$105 per barel, karena mulai sulit ditahan lama. Jika minyak tembus di atas US$105-US$110 per barel, maka kenaikan BBM tak terhindarkan.
Sebab, di level ini selisih antara harga keekonomian dan harga jual makin lebar, sehingga beban kompensasi ke BUMN energi melonjak tajam. Selain itu, ruang fiskal tidak cukup cepat menyesuaikan.
"Kalau tetap dipaksakan ditahan, konsekuensinya bukan hanya defisit, tapi juga 'crowding out' belanja penting seperti infrastruktur, bansos, atau kesehatan," katanya. Crowding out adalah kondisi ketika belanja pemerintah untuk satu pos, misalnya subsidi, membuat belanja penting lainnya terdesak atau berkurang.
"Dalam hemat saya, pemerintah sebenarnya tidak menunggu angka 'harga minyak tertentu', tapi melihat kombinasi beberapa hal, yakni durasi harga tinggi, tekanan terhadap APBN, serta stabilitas sosial akibat inflasi dan penurunan daya beli," pungkasnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memadang jika harga minyak tetap tinggi selama seminggu ke depan, maka dampak yang paling cepat muncul adalah tekanan pada ekspektasi publik, pasar valas, biaya impor energi, dan beban kompensasi yang harus ditanggung negara atau Pertamina.
Menurutnya, dampaknya juga akan jauh lebih luas seperti inflasi impor akan makin kuat, terutama melalui energi, kurs, dan ongkos logistik. Selain itu, risiko terhadap APBN juga akan naik karena subsidi dan kompensasi membengkak, sedangkan tekanan terhadap neraca migas akan makin berat.
Ia menyoroti data BPS soal necara perdagangan Indonesia pada Januari-Februari 2026 hanya surplus US$2,23 miliar, sementara sektor migas justru defisit US$3,19 miliar.
"Artinya, lonjakan harga energi akan langsung memperlebar titik lemah yang memang sudah ada. Di sisi pasar, kenaikan harga minyak juga akan menekan sentimen pada saham, mendorong yield obligasi naik, dan menjaga rupiah tetap rapuh," ungkap Syafruddin.
Syafruddin menyebutkan harga minyak yang terus melonjak dalam waktu satu minggu dapat memberi tekanan psikologis dan fiskal awal. Sementara, dalam satu bulan bisa mengubah tekanan itu menjadi masalah inflasi, fiskal, dan stabilitas makro yang jauh lebih nyata.
Jika perang Timur Tengah terus berlarut dan harga energi tetap tinggi, ia menyarankan pemerintah harus bergerak di tiga jalur sekaligus. Pertama, mengurangi konsumsi energi bersubsidi dengan cara yang terukur, terutama melalui pembatasan volume, penghematan mobilitas birokrasi, dan perluasan pola kerja yang mengurangi konsumsi BBM.
Kedua, memperkuat bantalan fiskal lewat realokasi belanja non-prioritas, penghematan belanja operasional, dan penajaman program perlindungan agar bantuan hanya sampai ke kelompok yang benar-benar rentan.
Ketiga, mempercepat substitusi energi impor, termasuk implementasi B50 dan diversifikasi pasokan LPG karena ini satu-satunya jalan untuk mengurangi tekanan struktural dari impor energi.
Pada saat yang sama, ia menyebut Bank Indonesia juga perlu menjaga stabilitas rupiah agar imported inflation tidak masuk lebih dalam.
"Pemerintah tidak cukup hanya menahan harga BBM, tapi harus menurunkan kebutuhan BBM, menata ulang APBN, menjaga kurs, dan mempercepat kemandirian energi," terang Syafruddin.
Apabila langkah-langkah tersebut tidak dilaksanakan secara bersamaan, maka perang di Timur Tengah akan terus membuat beban fiskal dan inflasi dalam negeri bertambah.
"Kalau langkah ini tidak dijalankan secara serempak, perang yang jauh dari Indonesia akan terus berubah menjadi beban fiskal dan inflasi di dalam negeri," ujarnya.
as a preferred