Menteri PU Sudah Setorkan Nama Calon Dua Dirjen PU ke Prabowo

CNN Indonesia
Rabu, 08 Apr 2026 07:26 WIB
Menteri PU Dody Hanggodo sudah mengusulkan sejumlah nama calon pengganti Dirjen Cipta Karya dan Dirjen SDA yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto.
Menteri PU Dody Hanggodo sudah mengusulkan sejumlah nama calon pengganti Dirjen Cipta Karya dan Dirjen SDA yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto. (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo sudah menyerahkan mengusulkan sejumlah nama sebagai pengganti dua direktur jenderal (dirjen) yang dipecat ke Presiden Prabowo Subianto.

Dua posisi yang kosong adalah Dirjen Cipta Karya dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA). Namun, Dody belum bisa membocorkan nama-nama calon dirjen PU tersebut. Ia menjelaskan keputusan siapa yang bakal terpilih merupakan kewenangan presiden.

"Usulan-usulan sudah saya sampaikan, tapi mana yang nanti diambil itu hak beliau," ujar Dody saat di DPR, Jakarta, Selasa (7/4) dikutip Detik Finance.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sebelumnya, Dody mengatakan ada dua dirjen PU mundur lantaran ada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal indikasi kerugian negara di Kementerian PU.

Yang mengundurkan diri adalah Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) D Purwantoro. Dewi dan Purwantoro mundur usai temuan kerugian negara hingga Rp1 triliun, yang diduga menyeret pimpinan di dua direktorat tersebut.

Belakangan, Prabowo menyatakan kedua dirjen itu tidak mundur, melainkan dipecat. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks upaya pembenahan tata kelola pemerintahan dan penindakan terhadap praktik yang dinilai tidak sesuai.

[Gambas:Youtube]

"Kalau Anda lihat menteri PU saya sekarang, siapa? Dody ya? Orangnya kan baik, tapi kalau mau main-main, plak, dia pecat dua dirjen," kata Prabowo dalam wawancara dengan jurnalis dan sejumlah tokoh di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Menurut Prabowo, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperbaiki tata kelola (governance) dan memperkuat penegakan hukum di berbagai institusi.

Ia menilai pembenahan ini diperlukan agar kepercayaan terhadap pemerintah meningkat, termasuk dalam mendorong masuknya investasi.

"Kita harus beresin governance kita. Hal-hal.. apa ya, kecenderungan selalu menipu, bener enggak? Iya kan? Nyelundup, under-invoicing, semua praktik-praktik itulah. Ini pelan-pelan kita benahi," ujarnya.

(pta) Add as a preferred
source on Google