Bos Danantara soal PNM Dicaplok Purbaya: Kami Tidak Masalah
Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengaku telah bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas rencana pemindahan salah satu BUMN, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Dalam pertemuan tersebut, ungkap Dony, keduanya mendiskusikan mekanisme jika PNM berada di bawah Kemenkeu.
Dony menegaskan pada prinsipnya Danantara tidak keberatan dengan rencana tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Prinsipnya kan sama saja. Indonesia sama Indonesia. Bagi kami tidak ada masalah, mana yang terbaik untuk masyarakat," kata Dony di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4).
Ia mengatakan pembahasan masih mencakup berbagai aspek, mulai dari mekanisme pemindahan, risiko, hingga skema pengelolaan ke depan. Pendanaan juga menjadi salah satu fokus diskusi.
Selama ini, pendanaan PNM didukung oleh perbankan, terutama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang menjadi induk perusahaan.
"Nanti ke depan kalau dialihkan, Pak Purbaya sudah menghitung juga berapa besar funding yang harus ditempatkan di PNM," ujar Dony.
Ia menyebut PNM saat ini memiliki basis nasabah yang besar, sekitar 16 juta masyarakat, dengan portofolio pembiayaan yang juga signifikan. Oleh karena itu, proses pemindahan harus dihitung secara matang.
Dony menegaskan dirinya dan Purbaya sepakat untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Perhitungan teknis masih terus dilakukan.
"Semuanya secara prinsip kita itu sama antara saya dengan Pak Purbaya. Kita menghitung teknisnya tidak mau buru-buru," ucap Dony.
"Semuanya sesuai arahan Bapak Presiden. Semuanya harus dipikirkan dengan detail dan rapi," imbuhnya.
Purbaya mengaku telah telah mendapatkan restu Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil alih PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dari Danantara Indonesia.
Sang Bendahara Negara ingin mengambil alih PNM karena gerah dengan kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Saat ini, PNM berada di bawah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.
"Nanti saya akan jadikan PNM itu penyalur KUR. Daripada BRI nyalurin KUR, kadang-kadang banyak protes banyak yang ga kebagian," kata Purbaya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4).
Rencananya, Purbaya ingin PNM menjadi Bank UMKM yang akan berada di bawah PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Ia menjelaskan selama ini pemerintah menanggung bunga KUR yang disalurkan melalui perbankan hingga 18 persen atau sekitar Rp40 triliun per tahun.
"Kalau KUR yang lewat bank-bank itu kan, saya bayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang setiap tahun Rp40 triliun," ujar Purbaya.
Ia menilai dana tersebut lebih baik disetor sebagai modal Bank UMKM untuk disalurkan kembali sebagai pembiayaan berbunga murah bagi pelaku UMKM.
Jika Kementerian Keuangan menginjeksi Rp40 triliun selama empat hingga lima tahun berturut-turut, Bank UMKM ini disebut bisa menjadi bank yang punya modal sebesar Rp200 triliun.
Purbaya mengaku sempat mempertimbangkan opsi lain, yakni hanya meminta PIP memonitor kinerja PNM. Namun, ia menilai langkah itu tidak akan efektif karena PNM masih berada di bawah BRI yang berorientasi pada profit.
"Dia pasti punya alasan tersendiri untuk membuat ini enggak bisa menjalankan public service obligation, kewajiban pemerintah, karena memang desain BRI untuk untung, bukan untuk membantu rakyat. Jadi itu mesti dipikirkan," ujarnya.
Oleh karena itu, ia meminta izin Presiden Prabowo untuk mengambil alih PNM. Menurut Purbaya, Prabowo telah memberikan lampu hijau terhadap rencana tersebut.
PT Sarana Multi Infrastruktur dan PIP telah diminta mempelajari skema KUR apabila nantinya menjadi induk baru PNM setelah berada di bawah Kementerian Keuangan.
Purbaya juga berencana membangun ekosistem Bank UMKM secara terintegrasi, mulai dari pendampingan, pelatihan, pemasaran, hingga penjaminan kredit untuk para pelaku UMKM.
"Kalau boleh, kalau didukung oleh Komisi 11 (DPR RI), saya akan eksekusi itu. Saya sudah lapor ke Pak Presiden. Dia bilang, kalau bagus jalankan saja. Tapi kita masih berunding dengan Danantara. Mohon dukungannya," ujar Purbaya.
(dhz/sfr) Add
as a preferred source on Google