Airlangga Minta Pengusaha Patungan Uang Saku Program Magang 30 Persen
Pemerintah mendorong perusahaan untuk ikut menanggung beban uang saku peserta Program Magang Nasional.
Setelah selama dua gelombang penuh dibiayai pemerintah, skema baru kini disiapkan agar korporasi ikut patungan sekitar 20 hingga 30 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pola pembiayaan bersama atau burden sharing dinilai perlu diterapkan karena para peserta nantinya menjalani praktik kerja langsung di lingkungan perusahaan.
"Tentu, burden sharing harus kita dorong. Kalau kemarin kan kita 100 persen dibayar pemerintah, dengan sudah berjalan satu putaran, putaran kedua. Toh karena ini mereka akan bekerja di korporasi, ya kita minta mereka sharing," ujar Airlangga di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (28/4).
Menurut Airlangga, pembahasan teknis dengan kalangan dunia usaha memang belum difinalkan. Namun pemerintah sudah menyiapkan skema awal kontribusi perusahaan dalam kisaran seperlima hingga hampir sepertiga dari total uang saku peserta.
"Nanti kita siapkan, tapi 20-30 persen mungkin," katanya.
Airlangga menyebut porsi 20 persen hingga 30 persen tersebut akan dibebankan kepada perusahaan tempat peserta menjalani magang, sedangkan sisa pendanaan tetap berasal dari pemerintah.
Dengan skema tersebut, uang saku bulanan peserta magang yang selama ini setara Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak lagi sepenuhnya berasal dari APBN.
Adapun pemerintah tengah menyiapkan perluasan Program Magang Nasional untuk periode 2026-2027. Langkah itu diambil setelah animo pendaftar melonjak tajam.
Pada pelaksanaan 2025-2026, program ini diikuti sekitar 100 ribu peserta dari total sekitar 400 ribu pendaftar.
Selain menambah kuota, pemerintah berencana memperluas sebaran peserta agar tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Bidang magang juga akan diperluas, tidak lagi dominan di sektor administrasi, pemasaran, dan manajemen, tetapi dibuka ke lebih banyak sektor industri agar mampu menampung lulusan diploma maupun sarjana.
Di saat bersamaan, pemerintah juga mengevaluasi penguatan program pelatihan vokasi untuk lulusan SMK sebagai bagian dari upaya mempercepat kesiapan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja nasional.
(del/ins)