AHY: Pembangunan Tanggul Laut Pantura untuk Jaga Produksi Pangan
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa demi menjaga produksi pangan.
Ia menuturkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) Pantura tak semata untuk melindungi sentra-sentra industri, tetapi juga sentra pangan yang banyak terdapat di daerah Pantura.
"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 km yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.
Selanjutnya, wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.
Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).
AHY menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa Pantura sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir.
Ia mengungkapkan kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.
"Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat," ujarnya.
Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Kata AHY, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.
"Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir," ucap AHY.
Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.
Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.
"Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak," pungkasnya.
(pta) Add
as a preferred source on Google