Purbaya Sebut Kelanjutan WFH PNS Ditentukan Harga Minyak Dunia

CNN Indonesia
Selasa, 05 Mei 2026 13:37 WIB
Purbaya mengatakan pemerintah masih akan memantau pergerakan harga minyak dunia sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan WFH bagi PNS.
Purbaya mengatakan pemerintah masih akan memantau pergerakan harga minyak dunia sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan WFH bagi PNS. (Foto: CNN Indonesia/ Laurent Nabila Zahra Tanjung)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS akan disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.

Ia mengatakan pemerintah masih akan memantau pergerakan harga energi sebelum memutuskan kelanjutan kebijakan WFH PNS. Jika harga minyak kembali stabil, skema kerja pegawai pemerintah dikembalikan seperti semula.

"Kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya sudah, kita lepas lagi ke normal," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kebijakan WFH PNS sebelumnya diterapkan sebagai bagian dari langkah efisiensi menyusul lonjakan harga minyak global. Skema ini berlaku satu hari dalam sepekan, yakni setiap Jumat, dan mulai efektif sejak 1 April 2026.

Purbaya menilai pembatasan kehadiran fisik di tempat kerja tidak berdampak negatif terhadap perekonomian. Ia bahkan menyebut kebijakan tersebut cenderung memberi efek netral hingga positif.

"Cuma dampaknya mungkin netral ke positif kepada perekonomian. Ada faktor lain yang memperlambat ekonomi, tapi kita perbaiki dalam waktu tidak terlalu lama," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyebut pelaksanaan WFH PNS pada pekan pertama berjalan cukup baik.

Menurutnya, implementasi kebijakan di instansi pemerintah pusat berlangsung kondusif dan tidak mengganggu kinerja aparatur.

"Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja," ujar Rini.

[Gambas:Youtube]

(lau/pta) Add as a preferred
source on Google