RI-Filipina Sepakat Bangun Koridor Nikel, Perkuat Rantai Pasok Global
Indonesia dan Filipina menandatangani kerja sama strategis untuk memperkuat rantai pasok mineral kritis global, khususnya nikel, melalui pembentukan koridor industri terintegrasi antara kedua negara.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Strategic Nickel Industry Development Cooperation antara Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) dan Philippine Nickel Industry Association (PNIA).
Penandatanganan disaksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Maria Cristina A Roque di Cebu, Filipina, Kamis (7/5).
"Kolaborasi ini bukan sekadar kerja sama biasa. Ini adalah fondasi bagi Indonesia-Philippines Nickel Corridor, sebuah platform terstruktur yang menghubungkan kekuatan hilirisasi dan smelter Indonesia dengan pasokan bijih nikel hulu dari Filipina," ujar Airlangga dalam keterangan resmi, Jumat (8/5).
Penandatanganan dilakukan dalam forum Indonesia-Philippines High Level Business Roundtable, di sela rangkaian pertemuan KTT ASEAN ke-48 dan KTT Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AECC) ke-27 di Cebu, Filipina.
Kerja sama ini didorong oleh posisi strategis kedua negara dalam industri nikel global. Berdasarkan data terbaru, Indonesia dan Filipina menguasai sekitar 73,6 persen produksi nikel dunia pada 2025, dengan kontribusi Indonesia mencapai 66,7 persen dan Filipina sekitar 6,9 persen.
Dari sisi cadangan, Indonesia memiliki sekitar 44,5 persen cadangan nikel global atau setara 62 juta ton, sementara Filipina memiliki sekitar 3,4 persen atau 4,8 juta ton.
Airlangga menilai sinergi ini akan memperkuat posisi kedua negara dalam rantai pasok global, sekaligus meningkatkan nilai tambah industri nikel di kawasan.
"Ini akan menjadi poros cadangan dan produksi nikel yang tak terpisahkan bagi dunia," katanya.
Secara konkret, kerja sama mencakup sejumlah bidang strategis, mulai dari pertukaran informasi untuk stabilisasi perdagangan nikel, pengembangan teknologi hilirisasi dan pemanfaatan produk sampingan, hingga pengembangan sumber daya manusia untuk mendukung industri berkelanjutan.
Indonesia sendiri saat ini tengah mendorong hilirisasi nikel secara masif.
Nilai ekspor produk olahan nikel tercatat mencapai US$9,73 miliar atau setara Rp169,10 triliun (asumsi kurs Rp17.380 per dolar AS) pada 2025, dengan proyeksi investasi hingga US$47,36 miliar atau Rp823,12 triliun dan potensi penyerapan tenaga kerja sekitar 180.600 orang hingga 2030.
Melalui kerja sama ini, Filipina diharapkan tidak lagi hanya menjadi eksportir bijih mentah, melainkan masuk ke rantai nilai industri yang lebih tinggi.
"Filipina akan terintegrasi ke dalam rantai nilai regional yang lebih tinggi, sementara Indonesia mendapatkan jaminan keamanan pasokan untuk industri hulu baterai dan baja tahan karat," ujar Airlangga.
Ia menambahkan nikel menjadi komoditas penting dalam transisi energi, terutama untuk pengembangan baterai kendaraan listrik dan penyimpanan energi berbasis panel surya.
Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah Indonesia juga mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusat hilirisasi mineral kritis, termasuk pembangunan smelter dan industri baterai yang terintegrasi.
(del/pta)