Mendag Ungkap Biang Kerok Minyakita Masih Langka-Mahal di Pasar
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengungkapkan distribusi menjadi salah satu penyebab harga minyak goreng merek Minyakita masih mahal dan belum merata di sejumlah wilayah, terutama di kawasan timur Indonesia seperti Papua dan Maluku.
Budi mengatakan stok Minyakita secara nasional sebenarnya dalam kondisi aman. Namun, persoalan distribusi membuat harga minyak goreng rakyat tersebut masih tinggi di beberapa daerah.
"Kalau yang daerah Papua, Maluku (masih mahal) itu sebenarnya masalah distribusi. Makanya kita selalu minta Bulog," ujar Budi di Pasar Palmerah, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).
Menurut dia, pemerintah memang memberikan porsi minimal 35 persen distribusi domestic market obligation (DMO) Minyakita kepada BUMN pangan seperti Perum Bulog dan ID Food untuk membantu penyaluran ke wilayah yang sulit dijangkau distributor swasta.
Ia menyebut realisasi distribusi melalui BUMN pangan bahkan sudah melampaui ketentuan minimal tersebut.
"Jadi minimal kan 35 persen. Pada prinsipnya pihak produsen tidak ada masalah. Artinya kalau nanti kuotanya lebih dari 35 juga enggak masalah. Sekarang juga sudah lebih dari 50 persen yang disalurkan oleh BUMN pangan," katanya.
Budi memastikan pasokan Minyakita nasional masih aman. Pemerintah kini fokus mempercepat distribusi ke wilayah timur agar harga bisa kembali mendekati harga eceran tertinggi (HET).
Di sisi lain, Budi juga merespons keluhan soal Minyakita yang masih sulit ditemukan di sejumlah pasar Jakarta. Menurut dia, Minyakita memang bukan minyak goreng komersial biasa karena berasal dari skema DMO atau kewajiban pasok dalam negeri bagi eksportir minyak goreng.
Karena itu, jumlah Minyakita tidak sebesar produk minyak goreng premium lain di pasar.
"Minyakita itu kan minyak DMO. Saya selalu sampaikan, minyak DMO itu minyak yang didistribusikan atau mandatori karena adanya ekspor. Jadi jumlahnya tidak seperti jumlah minyak yang lain," katanya.
Budi menegaskan fungsi utama Minyakita adalah sebagai instrumen stabilisasi harga agar lonjakan harga minyak goreng komersial tidak semakin tinggi di pasar.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan harga minyak goreng di Pulau Jawa dan Sumatera relatif terkendali karena distribusinya lebih dekat dengan pusat produksi.
Menurut dia, kondisi berbeda terjadi di Papua dan Maluku yang masih menghadapi persoalan ongkos logistik dan distribusi.
"Yang mahal itu di Maluku dan Papua. Artinya apa? Artinya transportasi," kata Zulhas.
Ia mengatakan pemerintah telah meminta Bulog mempercepat suplai Minyakita ke wilayah timur. Selain itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diminta membantu lewat subsidi transportasi agar harga minyak goreng bisa ditekan.
"Nanti juga dengan (Kementerian) Perhubungan. Karena Perhubungan itu memberikan subsidi transportasi agar transport-nya dapat subsidi sehingga harga bisa ditekan," ujarnya.
Lihat Juga : |
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kemendag per 8 Mei 2026, rata-rata harga nasional Minyakita tercatat Rp15.937 per liter atau naik 0,11 persen dibanding bulan sebelumnya. Meski demikian, harga tersebut masih 1,51 persen di atas HET.
Kemendag mencatat sebanyak 25 provinsi sudah memiliki rata-rata harga Minyakita sesuai HET dengan toleransi maksimal 2 persen atau sekitar Rp16 ribu per liter. Mayoritas wilayah mengalami kenaikan harga dalam rentang 0-3 persen dibanding bulan sebelumnya.
Sementara itu, rata-rata harga minyak goreng seluruh kualitas, mulai dari curah, premium hingga Minyakita, tercatat naik 1,29 persen hingga minggu pertama Mei 2026 dibanding April 2026. Rata-rata harga nasional kini berada di level Rp19.940 per liter.
(del/ins)