Ekspor Pupuk ke Australia Rp7 T, Mentan Bidik India hingga Brasil
Ekspor pupuk urea ke Australia menembus angka Rp7 triliun. Ini merupakan catatan tonggak baru transformasi industri pupuk nasional
Dalam keterangan tertulis Kementerian Pertanian, capaian ini menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global. Ini sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.
Hal ini dinyatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat menghadiri dan meninjau langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur (14/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.
Ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250 ribu ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500 ribu ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.
Menurutnya keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.
"Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya," kata Amran.
Setelah Australia, Amran mengatakan pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brazil, dan Bangladesh.
"Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500 ribu ton dan bebebrapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan," ujar Amran.
Menurutnya keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.
Amran mengatakan pada awal pemerintahan, Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.
Selanjutnya juga diambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.
Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan-PIHC-Gapoktan/Koperasi-Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.
Reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional juga dilakukan dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.
Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.
(tim/sur) Add
as a preferred source on Google
[Gambas:Video CNN]