Benarkah Orang Desa Tak Terdampak Penguatan Dolar?
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut masyarakat pedesaan tidak akan terdampak penguatan dolar AS dinilai kurang tepat. Hal ini merujuk pada masih tingginya aktivitas impor bahan baku yang berpotensi memengaruhi harga barang kebutuhan, termasuk ke pedesaan.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai pernyataan itu tidak berdasarkan fakta dan dinamika ekonomi yang berlangsung saat ini. Pelemahan nilai rupiah terhadap dolar yang signifikan akan berdampak pada seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang hidup di desa atau dari masyarakat kecil.
Ia menjelaskan dampak pelemahan rupiah terhadap dolar AS akan terasa seiring waktu. Barang yang memiliki komponen bahan baku impor dalam jumlah besar, maka ongkos produksinya akan langsung terdampak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dampak dimaksud lebih banyak bersifat buruk dibanding baik, atau memperburuk kondisi kehidupan ekonomi mereka," kata Awalil kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/5).
Menurut dia, Presiden perlu diberikan penjelasan oleh jajarannya tentang ini. Pelemahan rupiah yang signifikan berdampak buruk pada hampir seluruh rakyat Indonesia, termasuk di desa dan masyarakat miskin. "Presiden mestinya diberi gambaran riil," ungkapnya.
"Sebagiannya segera berdampak pada harga, semisal plastik, tahu, dan tempe," jelasnya.
Adapun dampak pada bahan baku impor lainnya seperti gandum untuk roti atau makanan pabrikan kemungkinan akan tertahan karena persediaan produksi lama. Begitu juga dengan peralatan rumah tangga berbahan plastik.
Awalil juga membeberkan pelemahan rupiah terhadap harga BBM dan LPG yang dampaknya cenderung tertahan subsidi dan kompensasi. Namun, produksi barang manufaktur serta transportasi (logistik dan penumpang) diprediksi akan segera merasakan dampak dari pelemahan rupiah.
"Pada giliran berikutnya berdampak pada kenaikan harga," ungkap Awalil.
Di samping itu, Ekonom Bright Institute mengungkapkan ada dampak pelemahan rupiah yang tidak terlihat melalui mekanisme APBN. Salah satunya Transfer Ke daerah (TKD) yang berpotensi diperketat imbas pelemahan kurs signifikan.
Awalil menjelaskan TKD pada tingkat provinsi dan Kab/kota kebanyakan langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa atau masyarakat kecil, khususnya terkait layanan publik di bidang kesehatan, seperti RSUD dan Puskesmas.
"Begitu pula dengan menurunnya kemampuan daerah mempekerjakan honorer atau sejenisnya, dan mereka kebanyakan dari masyarakat kecil," ujarnya.
Ia menambahkan, kalau hal paling berbahaya jika ucapan Presiden tersebut dibaca "pasar" sebagai bentuk ketidakpedulian akan kurs rupiah. Hal itu bisa memicu spekulasi lebih jauh dari pelaku (asing dan penduduk Indonesia). Menurutnya, pasar berpotensi merespons dengan mengurangi kepemilikan rupiah untuk melindungi aset mereka.
Awalil juga menyarankan jika dimungkinkan Presiden bisa merevisinya secara halus dan perlahan. "Misal membatasi arti itu hanya dalam tidak langsung memakai dolar dalam kehidupan sehari-hari," jelasnya.
Pada saat bersamaan, para Menteri dan juga Bank Indonesia mestinya memberi penjelasan yang lebih rasional agar tidak terjadi kepanikan pasar.
Pandangan senada juga disampaikan Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda yang menilai klaim Prabowo tersebut kurang tepat.
"Klaim Prabowo bahwa dolar naik masyarakat desa tidak terdampak itu adalah klaim yang keliru," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Minggu (17/5) lalu.
Ia menekankan, pelemahan rupiah akan mengakibatkan kenaikan harga pada barang-barang impor hingga bahan bakar minyak (BBM) yang masih banyak dipenuhi dari impor.
"Inflasi dari impor akan mulai naik ke depan terutama akibat biaya distribusi BBM naik, harga barang naik. Imported inflation akan terjadi, terutama untuk barang yang terkait impor, baik bahan baku, penolong, ataupun konsumsi," ujar Huda.
Ia memperkirakan kenaikan harga mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Di mana saat ini harga plastik sudah mengalami kenaikan dan terjadi kelangkaan di pasar. Ini tak lepas dari Indonesia yang masih mengimpor bahan baku plastik berupa nafta.
Akibat pelemahan rupiah, biaya distribusi hingga harga barang berbahan plastik pun ikut meningkat.
"Apakah di desa enggak ada plastik? Tentu saja banyak dan itu menggerus dompet masyarakat desa juga," ujar Huda.
Fungsi plastik juga tak sebatas hanya kemasan, industri seperti produk elektronik juga membutuhkan berbagai komponen berbahan plastik. Ditambah lagi, sebagian besar komponen lain untuk barang elektronik masih berasal dari impor, sehingga berpotensi membuat harga produk elektronik buatan dalam negeri menjadi lebih mahal.
Klaim Prabowo soal pelemahan rupiah tidak berdampak pada masyarakat di pedesaan dilontarkan ketika acara peresmian Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5). Mulanya dia menyinggung pihak yang kerap menyebut kondisi ekonomi Indonesia berada dalam bahaya, karena rupiah terus melemah.
"Jadi, saya yakin sekarang ada yang selalu entah apa saya enggak mengerti. Sebentar-sebentar Indonesia akan collapse, akan chaos, akan apa, ya kan?," kata Prabowo.
Prabowo meminta agar publik tidak terlalu mengkhawatirkan pergerakan rupiah terhadap dolar yang sering menjadi sorotan. Menurutnya, masyarakat di daerah pedesaan tidak menggunakan mata uang asing tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
Terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta publik tidak menafsirkan pernyataan Prabowo tersebut dengan keliru. Ia menegaskan ucapan Prabowo disampaikan dalam konteks aktivitas ekonomi masyarakat desa dan koperasi, bukan pembahasan ekonomi internasional.
"Jangan anggap Pak Presiden (Prabowo) enggak ngerti. Pak Presiden ngerti betul tentang rupiah. Cuman kan konteksnya di sana waktu kemarin itu konsumsi orang-orang di desa," ujar dia di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan.
Sang Bendahara Negara menjelaskan pernyataan Prabowo merujuk pada kondisi masyarakat pedesaan yang aktivitas ekonominya lebih banyak menggunakan rupiah dalam transaksi sehari-hari.
as a preferred source on Google