Nanik Buka Peluang Dapur MBG Pakai Hibah Luar Negeri dan CSR BUMN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang membuka peluang pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menggunakan sumber pendanaan di luar APBN.
Menurutnya, pendanaan tersebut dapat berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, hibah luar negeri, hingga dukungan perusahaan swasta yang beroperasi di daerah setempat.
"Untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN atau mungkin ada hibah dari luar negeri," ujar Nanik usai pelantikannya di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (8/6).
Nanik mengatakan skema tersebut menjadi salah satu opsi yang tengah disiapkan BGN untuk memperluas layanan MBG di daerah 3T tanpa menambah beban anggaran negara secara signifikan.
Langkah itu juga sejalan dengan upaya efisiensi yang sedang dilakukan BGN. Menurut Nanik, lembaganya saat ini tengah menata ulang pelaksanaan program agar penggunaan anggaran lebih efektif tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.
"Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami konsen pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi," ujarnya.
Sebagai bagian dari penataan tersebut, BGN menghentikan sementara pembukaan titik dapur baru maupun pendaftaran baru untuk melakukan evaluasi kebutuhan di setiap daerah.
Nanik menyebut saat ini terdapat 27.877 titik dapur MBG yang telah beroperasi berdasarkan virtual account (VA). Menurut dia, persebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan pemetaan ulang kebutuhan layanan di masing-masing provinsi.
"Kita hentikan dulu ke situ, kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada atau sebetulnya malah kelebihan," ujarnya.
Selain menata persebaran dapur, BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar program lebih tepat sasaran kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi.
"Kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi," ujar Nanik.
Kemudian, BGN juga akan meningkatkan pengawasan kualitas layanan SPPG.
Nanik mengatakan fokus lembaganya saat ini bukan lagi mengejar jumlah dapur semata, melainkan memastikan setiap dapur beroperasi sesuai standar yang telah ditetapkan.
Di tengah proses tersebut, Nanik mengungkapkan sudah ada investor yang menyatakan minat untuk ikut membangun fasilitas MBG di wilayah 3T.
Untuk daerah yang belum menarik minat investor, BGN akan menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aktivitas usaha di wilayah tersebut.
"Mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ enggak mau, kan enggak mahal juga. Jadi CSR, mereka kan juga punya CSR," ujar Nanik.
Ia menambahkan berbagai opsi pendanaan tersebut saat ini sudah mulai dibahas dan masuk tahap persiapan implementasi.
"Itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang, bahkan sudah mulai kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi hal-hal yang kami sampaikan," ujar Nanik.
(del/sfr)