Halmahera Kembalikan Hasil Hilirisasi ke Warga, Sekolah-Berobat Gratis
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, Maluku Utara mengklaim hasil dari hilirisasi nikel di wilayahnya dikembalikan kepada masyarakat melalui berbagai program sosial, mulai dari bantuan bagi ibu hamil, pendidikan gratis, hingga layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.
Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangadji mengatakan dana bagi hasil yang diterima daerah dimanfaatkan untuk memperluas program kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
"Dana bagi hasil itu saya kembalikan ke masyarakat," ujar Ikram dalam acara Prime News CNN Indonesia TV, Selasa (9/6).
Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian insentif bagi ibu hamil dan ibu menyusui. Menurut Ikram, setiap ibu yang terdata hamil melalui pemeriksaan di posyandu berhak menerima bantuan sebesar Rp1 juta per bulan selama 15 bulan.
"Jadi ibu hamil, begitu terdeteksi dia diperiksa di posyandu, dia hamil. Setiap bulan mendapatkan insentif 1 juta sampai menyusui, selama 15 bulan. Jadi 9 bulan hamil dan 6 bulan menyusui," jelasnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan kepada orang tua tunggal dan kelompok lanjut usia. Orang tua tunggal, termasuk ibu yang suaminya masih hidup tetapi tidak lagi produktif bekerja, mendapatkan bantuan Rp500 ribu per bulan. Bantuan dengan nominal yang sama juga diberikan kepada warga lansia.
Di bidang pendidikan, Ikram mengatakan pemerintah daerah menanggung biaya pendidikan masyarakat mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga program doktoral.
"Saya berikan beasiswa, dan pendidikan gratis itu mulai dari PAUD sampai S3," ujarnya.
Sementara di sektor kesehatan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menggratiskan layanan kesehatan bagi seluruh warga yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) daerah tersebut, termasuk jika harus berobat ke luar negeri.
"Kesehatan itu masyarakat Halmahera Tengah dengan NIK 8202, dia berobat sampai dimanapun, di Singapura pun kami bayar, pemerintah membayar," ujar Ikram.
Selain pendidikan dan kesehatan, pemerintah daerah juga menjalankan program penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Ikram menyebut hingga saat ini pihaknya telah membangun 2.906 unit rumah untuk warga.
"Rumah Layak Huni, saya bangun sudah 2.906 unit," pungkasnya.
(ldy/sfr)