Pertamina Bantah Isu Beli Pertalite Dibatasi Rp50 Ribu per Transaksi
PT Pertamina Patra Niaga membantah kabar yang beredar di media sosial mengenai pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dibatasi maksimal Rp50 ribu per transaksi.
Isu tersebut ramai diperbincangkan setelah harga BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp16.250 per loter pada 10 Juni 2026. Sejumlah unggahan di media sosial menyebut pemerintah dan Pertamina mulai membatasi pembelian Pertalite karena adanya potensi peralihan konsumen dari Pertamax ke BBM subsidi tersebut.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan hingga saat ini tidak ada kebijakan maupun arahan dari pemerintah terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan ataupun kapasitas mesin kendaraan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari Pemerintah dan regulator," kata Roberth dalam keterangan resmi.
Ia meminta masyarakat tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi.
"Pertamina Patra Niaga menjalankan mandat distribusi energi dan akan mengikuti kebijakan resmi Pemerintah. Sekali lagi kami tekankan, hingga saat ini tidak ada aturan atau arahan dari pemerintah terkait pembatasan Pertalite berdasarkan merk kendaraan tertentu maupun berdasarkan kapasitas mesin kendaraan," ujarnya.
Roberth memastikan distribusi dan penyaluran Pertalite masih berjalan normal. Menurutnya, program Subsidi Tepat yang dijalankan Pertamina bertujuan mendukung penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan narasi pembatasan berdasarkan jenis kendaraan yang beredar di media sosial.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia juga membantah adanya pembatasan pembelian Pertalite untuk kendaraan roda dua.
"Untuk motor tidak akan ada pembatasan apa pun. Itu sudah jelas disampaikan oleh Pak Menteri bahwa untuk kendaraan roda dua bebas," kata Dwi kepada wartawan, Kamis (11/6).
Meski demikian, Dwi mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan praktik pembelian berulang atau penimbunan BBM yang dapat mengganggu stabilitas pasokan.
"Tapi jangan juga ada praktik-praktik helikopter yang bolak-balik tangkinya diisi bolak-balik SPBU. Tambah lagi jangan ada panic buying, jangan ada penimbunan. Itu yang mengakibatkan kelangkaan di mana-mana," ujarnya.
(lau/pta) Add
as a preferred source on Google