Luhut Kejar Portal Perlinsos Digital Meluncur Akhir Tahun Ini
Pemerintah menargetkan peluncuran nasional platform baru Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital pada Oktober-November 2026 sebelum diterapkan secara penuh pada akhir tahun ini.
Sebelum diluncurkan secara nasional, Presiden Prabowo Subianto direncanakan meninjau langsung pelaksanaan uji coba sistem tersebut di sejumlah daerah pada Juli mendatang.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan perkembangan platform digital ini sekarang telah menunjukkan kemajuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Progresnya sudah sangat maju," ujar Luhut kepada wartawan usai Rapat Koordinasi KPTDP di kantor Dewan Ekonomi Nasioal, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).
Ia menyebut saat ini terdapat 42 kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek percontohan, setelah sempat dilakukan uji coba juga di Banyuwangi, Jawa Timur.
Menurut Luhut, Presiden Prabowo sudah dijadwalkan dapat melihat langsung implementasi sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan pada akhir tahun.
"Schedule-nya tadi kami sudah sepakat nanti kami usul pada Presiden untuk 6, 7, 8, 9 Juli beliau melihat nanti di apakah Surabaya, Banyuwangi, dengan Bali mana yang beliau pilih," ujarnya.
Ia menargetkan perluasan implementasi ke seluruh Indonesia pada Oktober hingga November 2026.
"Nanti pada Oktober, November, Presiden launching secara nasional 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa mungkin 80, 90 persen sambil jalan, sehingga akhir tahun kita semua sudah jadi," ujar Luhut.
Saat ditanya apakah sistem tersebut hanya digunakan untuk bantuan sosial, Luhut menegaskan cakupannya akan jauh lebih luas, termasuk kemungkinan penggunaan data untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Luhut mengatakan pihaknya akan memberikan rekomendasi terlebih dahulu kepada Prabowo berdasarkan data yang tersedia.
"Ya MBG saya kira nanti kita lihat, nanti kebijakan gimana, nanti saran kita dengan data yang ada, kita akan sarankan kepada Presiden, sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat," ujarnya.
Perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.
Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit.
Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.
Hingga saat ini, hampir 370 ribu warga telah mengakses layanan Perlinsos Digital untuk melakukan pendaftaran maupun penyampaian sanggahan, menjadi dasar bagi perluasan layanan ke 42 kabupaten/kota.
Portal ini menyatukan data dari delapan kementerian/lembaga melalui Digital Public Infrastructure, diklaim sebagai pendekatan pertama yang diterapkan di Indonesia.
Warga yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat mengakses portal secara mandiri, sedangkan yang belum dapat dibantu melalui agen pendamping.
Inovasi ini ditopang oleh tiga fondasi digital public infrastructure, yaitu identitas digital dan verifikasi biometrik untuk memastikan keaslian pemohon, pertukaran data pemerintah melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah yang menghubungkan data kependudukan, DTSEN, ketenagakerjaan, listrik, dan aset, serta pembayaran digital untuk penyaluran yang cepat dan transparan.
Sebagai langkah memastikan layanan menjangkau seluruh masyarakat, Kementerian Sosial bersama kementerian/lembaga terkait telah menyiapkan 60 ribu agen pendamping untuk membantu pendaftaran sekaligus menutup kesenjangan literasi digital.
Uji coba diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas.
Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.
Per 16 Juni 2026, lebih dari 6.100 KK telah mendaftar melalui portal, dibantu lebih dari 700 agen pendamping yang terdiri dari ASN, petugas PKH/TKSK, tokoh masyarakat, PKK, dan Dasawisma.
Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.
(dhz/sfr) Add
as a preferred source on Google